#PUTUSAN MK

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ...

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. "Seluruh materi dan substansi dalam ...

Sehubungan dengan tuntutan elemen buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) naik lima persen pada 2022, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan ada aturan yang harus ditaati pemerintah ...

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memastikan aturan soal upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan tetap ...

Anggota Tim Hukum Buruh Menggugat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN),Afif Johan, mengapresiasi putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UUtidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku dalam menyusun ...

Pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ...

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan terdapat sejumlah masalah yang patut dicermati dan diwaspadai pada penerapan sanksi pidana hukuman mati bagi koruptor. "Pertama, sanksi pidana mati hanya ...

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowomenyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan ...