#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 526 berita.

MPR nilai usulan ambang batas parlemen 7 persen terlalu tinggi bagi Parpol

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...

Cak Imin sebut ambang batas parlemen masih dibutuhkan

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih dibutuhkan. “Ya, PKB pada ...

Alasan pemerintah buat pasal penghinaan Presiden dan KL dalam KUHP

Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah atau kementerian/lembaga ...

Para pihak sampaikan alat bukti dalam sidang lanjutan praperadilan dugaan korupsi Direktur PT LEB

Sidang praperadilan antara Direktur PT LEB,M Hermawan Eriadi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan agendapenyampaian bukti-bukti ...

Tersangka dugaan korupsi PT LEB praperadilkan Kejati Lampung

Satu dari tiga tersangka, M Hermawan Eriadi mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Participating Interest (PI) 10 ...

Pemkot Bandarlampung hapus tarik uang komite SD dan SMP mulai tahun depan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menyatakan bakal menghapus penarikan uang komite seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mulai tahun depan. "Tahun depan ...

Sufmi Dasco pastikan DPR segera kaji putusan MK soal Polri mundur dari jabatan sipil

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. ...

Yusril sebut larangan polisi duduki jabatan sipil masukan Komisi Reformasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan menjadi ...

Bukan lagi sebagai kementerian, DPR setujui BUMN menjadi BP

Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ...

Wamen PKP siap patuhi putusan MK larangan rangkap jabatan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri merangkap jabatan di lembaga ...