#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 532 berita.

Tersangka dugaan korupsi PT LEB praperadilkan Kejati Lampung

Satu dari tiga tersangka, M Hermawan Eriadi mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Participating Interest (PI) 10 ...

Pemkot Bandarlampung hapus tarik uang komite SD dan SMP mulai tahun depan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menyatakan bakal menghapus penarikan uang komite seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mulai tahun depan. "Tahun depan ...

Sufmi Dasco pastikan DPR segera kaji putusan MK soal Polri mundur dari jabatan sipil

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. ...

Yusril sebut larangan polisi duduki jabatan sipil masukan Komisi Reformasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan menjadi ...

Bukan lagi sebagai kementerian, DPR setujui BUMN menjadi BP

Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ...

Wamen PKP siap patuhi putusan MK larangan rangkap jabatan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri merangkap jabatan di lembaga ...

Mahkamah Konstitusi larang wakil menteri untuk rangkap jabatan

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi ...

Pengamat sebut aturan tak boleh rangkap jabatan prinsipnya sama untuk wamen

Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga Hardjuno Wiwoho berpendapat bahwa aturan untuk tidak boleh merangkap jabatan pada prinsipnya sama antara menteri dan wakil menteri (wamen). ...

Mahfud MD sarankan DPR dan Pemerintah laksanakan putusan MK meski rumit

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski ...

Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi. ...