#BPK

Kumpulan berita bpk, ditemukan 684 berita.

Direktur Sumber Waras: Negara justru diuntungkan

Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tejanegara menilai negara justru diuntungkan dengan penjualan tanah dari Yayasan Kesehatan Sumber kepada Pemerintah Provinsi DKI ...

Pejabat Terkait Panama Papers Didesak Mundur

Pejabat negara dan wakil rakyat yang namanya terungkap dalam "Panama Papers" harus mundur seperti di beberapa negara lain untuk menunjukkan etika dan moralitas, karena itu ...

Ahok penuhi panggilan KPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber ...

Gubernur semestinya mundur dari Ketum KONI

Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung menilai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti gubernur berdasarkan undang-undang ...

Yuddy: WTP bukan prestasi yang perlu dibanggakan

Pemerintah pusat menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah sebuah prestasi yang mesti ...

Pemprov Lampung Evaluasi Penggunaan Tenaga Ahli

Pemerintah Provinsi Lampung segera mengevaluasi penggunaan tenaga ahli, menyusul pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung karena terjadi ...

Gubernur Menginginkan Pelantikan Bupati/wali Kota di DPRD

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menginginkan pelantikan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota terpilih digelar di Gedung DPRD setempat atau hotel. ...

Pemprov Lampung tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK

Pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti dan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil kinerja pemerintah daerah itu ...

Korupsi, Pejabat Universitas Udayana Divonis 4 Tahun Penjara

Pejabat Universias Udayana, Made Meregawa, divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ...

Tak tepat BIN tangkap teroris

Seorang pakar di bidang hukum tata negara, Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH berpendapat bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu diberi kewenangan untuk menangkap dan ...