Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah sangat logis untuk diterapkan. Menurut Moeldoko, persyaratan ...
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjamin ...
Anggota DPR RI Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengingatkan syarat penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk administrasi publik jangan sampai memberatkan masyarakat. ...
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan ...
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang merespon cepat tuntutan buruh terkait polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ...
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Erny Tumundo mengatakan, sebanyak 60 persen pekerja informal di daerahnya telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. "Jumlah angkatan ...
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah menyebut penerapan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat berbagai urusan publik oleh pemerintah bakal semakin membebani masyarakat. "Penerapan BPJS ...
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi dengan 30 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. ...
Platform keuangan digital BUMN LinkAja menghadirkan solusi pembayaran digital di Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerja sama strategis ini akan menghadirkan kemudahan layanan transaksi, serta inovasi ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan ...