Kemendagri sebut WFA adalah transformasi budaya kerja agar efisien

Jumat, 10 April 2026 20:26 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus didampingi Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Mal Pelayanan Publik. Bandarlampung, Jumat (10/9/2026). ANTARA/Dian Hadiyatna

Kemudian ada, di antaranya keberlanjutan pelayanan publik yang tetap terjaga dan terjamin, tidak terganggu dengan adanya WFA

Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut tujuan kebijakan work from anywhere (WFA) adalah transformasi budaya kerja agar lebih efektif dan efisien.

"Kemudian ada, di antaranya keberlanjutan pelayanan publik yang tetap terjaga dan terjamin, tidak terganggu dengan adanya WFA," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, di Bandarlampung, Jumat.

Selain itu, kata dia, kebijakan ini juga menuntut adanya akselarasi digitalisasi pelayanan sebagai salah satu aktualisasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) itu dipercepat.

"Tentunya hal ini tidak bisa dihindari, begitu pula dengan lain sebagainya," kata dia.

Dia pun mengatakan ada beberapa penekanan kepada kepala daerah terkait kebijakan WFA, salah satunya pegawai yang melaksanakan WFA diharapkan tidak melakukan efisiensi.

"Jadi sebelum pegawai WFA yakinkan ruang dalam keadaan terkunci, perangkat elektronik sudah dicabut dan AC dimatikan, Hal ini bagian dari efisiensi sumber daya, baik listrik, air dan sebagainya," kata dia.

Kemudian, kata dia, yang tidak kalah penting yakni sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai melakukan WFA, seperti Pemerintah Kota Bandarlampung sudah menerapkan sistem aplikasi absensi bagi yang melakukan WFA.

"Jadi pegawai yang melaksanakan WFA ada kewajiban absen setiap pagi dan melakukan laporan pekerjaan serta absen sore, artinya diberlakukan seperti biasa, sehingga WFA tidak mengurangi produktivitas pegawai," kata dia.

Dia juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan WFA ini juga akan ada resiliensi organisasi untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap eksis di tengah situasi apapun.

"Nantinya kepala daerah ada evaluasi terkait efisiensi sesudah WFA dilakukan. Efisiensi misalkan listrik, air, kemudian pengguna kendaraan dinas itu dibatasi dan disarankan pegawai menggunakan transportasi publik," katanya.

Wiyagus juga menyarankan agar setiap ada rapat pegawai tidak harus hadir di tempat, namun dapat memanfaatkan teknologi seperti dengan zoom dan lainnya sebagainya.

"Kita pernah mengalami hal sama waktu COVID-19 dan hal ini sudah familiar. Pada prinsipnya WFA tidak mengurangi produktivitas," kata dia.