DPR minta solusi konkret dari penanganan banjir di Bandarlampung

Sabtu, 7 Maret 2026 16:48 WIB

Anggota Komisi VII DPR Rycko Menoza (ANTARA/HO-Komisi VII DPR)

Kita bicara fakta saja. Banjir ini terus berulang, tapi apa upaya nyata pemkot untuk menanggulanginya?

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota DPR RI Rycko Menoza meminta solusi konkret dari Pemerintah Kota Bandarlampung terkait penanganan bencana banjir yang kembali merendam 38 titik di ibu kota provinsi pada Jumat (6/3).

Menurut dia, solusi ini dibutuhkan mengingat belum ada langkah mendasar dari pemerintah daerah setempat yang dapat menyentuh akar permasalahan untuk mengatasi banjir tersebut.

"Kita bicara fakta saja. Banjir ini terus berulang, tapi apa upaya nyata pemkot untuk menanggulanginya? Jangan sampai masyarakat hanya diberi suguhan pencitraan, sementara hak mereka untuk hidup tenang tanpa bayang-bayang banjir tidak terpenuhi," ujar Rycko dalam pernyataan, Sabtu.

Ia juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandarlampung yang tergolong besar, terutama dari sektor pajak restoran dan hotel, yang belum optimal untuk infrastruktur mitigasi bencana.

"Hibah boleh-boleh saja, tapi lihat skala prioritasnya. Hak masyarakat untuk tidak kebanjiran itu utama. Jangan sampai urusan infrastruktur dasar terabaikan, sementara pejabatnya sibuk berangkat umrah atau kegiatan lain yang kurang pro-rakyat," ujarnya.

Rycko menilai kinerja pemerintah kota selama tujuh tahun terakhir dalam mengatasi banjir tidak optimal. Menurut dia, tindakan kepala daerah yang hanya turun ke lapangan saat bencana terjadi tanpa membawa solusi sistemik bukanlah cermin kepemimpinan yang efektif.

"Kalau cuma turun sana-sini tanpa solusi, semua orang juga bisa. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan selama ini? Selama ini penanganan hanya sebatas memberi bantuan, uang duka, atau sekadar memperbaiki drainase di titik itu-itu saja tanpa penyelesaian menyeluruh," tambah Rycko.

Selain mengkritik eksekutif, Rycko juga mempertanyakan fungsi kontrol dari DPRD Kota Bandarlampung. Ia mengharapkan lembaga legislatif lebih bernyali dalam mengawasi penggunaan anggaran agar benar-benar dialokasikan untuk kepentingan mendesak warga.

"Anggaplah kota ini seperti rumah sendiri. Jika rumah bocor, diperbaiki atapnya, bukan sekadar mengepel lantainya terus-menerus. Masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan atas pajak yang mereka bayar," katanya.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Bandarlampung pada Jumat (6/3) lalu mengakibatkan setidaknya 38 titik wilayah terendam air dengan ketinggian bervariasi, yang memicu kemacetan parah dan kerugian material bagi warga setempat.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Lampung minta Pemkot segera benahi drainase

Baca juga: Tim SAR temukan korban banjir hanyut di Bandarlampung

Baca juga: Pemkot Bandarlampung beri bantuan kepada warga terdampak banjir