DJPb sebut kinerja APBN Regional Lampung triwulan III tumbuh positif

Sabtu, 1 November 2025 13:03 WIB

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Sampai 30 September 2025 kinerja APBN di Lampung melanjutkan tren kinerja yang positif. Penerimaan negara terakselerasi terutama akibat adanya lonjakan bea keluar

Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lampung Purwadhi Adhiputranto mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Regional Lampung pada triwulan III-2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

"Sampai 30 September 2025 kinerja APBN di Lampung melanjutkan tren kinerja yang positif. Penerimaan negara terakselerasi terutama akibat adanya lonjakan bea keluar," ujar dia di Bandarlampung, Sabtu.

Di sisi lain, menurut Purwadhi, belanja negara dikelola secara lebih efisien dan mencatat percepatan penyaluran pada komponen dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.

Ia mengatakan dari sisi pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp7,9 triliun atau 71,68 persen dari target APBN sebesar Rp11,1 triliun dan ada peningkatan sebesar 11,99 persen.

"Kinerja pendapatan negara yang mengalami peningkatan 11,99 persen tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 12,97 persen dari tahun ke tahun dengan realisasi Rp6,7 triliun," katanya.

Menurut dia, penerimaan perpajakan yang tumbuh itu khususnya ditopang dari pajak perdagangan internasional sebesar Rp1,7 triliun yang naik 174,60 persen, dengan kontribusi utama dari bea keluar sebanyak Rp1,5 triliun.

"Selain itu ada juga kontribusi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya sebesar Rp659 miliar dari pagu Rp432 miliar, dan pendapatan badan layanan umum (BLU) dengan nilai realisasi Rp620 miliar dari pagu Rp675 miliar," ucap dia.

Dia melanjutkan untuk belanja negara realisasinya sudah mencapai Rp23 triliun atau 71,93 persen dari pagu Rp32,1 triliun.

"Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas belanja yang terlihat dari adanya perlambatan belanja pemerintah pusat dengan realisasi sebesar Rp5,7 triliun dari pagu Rp9,3 triliun," katanya, menambahkan.

Menurut dia, hal tersebut terutama terjadi pada belanja barang dan belanja modal yang terkontraksi masing-masing 38,77 persen dan 35,69 persen.

Kemudian, transfer ke daerah juga terkontraksi sebesar 1,29 persen dari tahun ke tahun akibat penurunan di sebagian komponen seperti belanja DAK fisik, insentif fiskal, dan dana desa.

"Hingga 30 September 2025 defisit anggaran regional Lampung tercatat sebesar Rp15,1 triliun, menyempit sebesar 13,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," ujar dia.

Menurut dia, defisit yang lebih terkendali tersebut mencerminkan optimalisasi penerimaan, disertai pengelolaan belanja negara yang lebih efisien.

"Strategi defisit menunjukkan bahwa APBN tetap berperan sebagai peredam gejolak atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya.

Baca juga: DJPb: Program MBG Lampung telah jangkau 86 persen penerima manfaat

Baca juga: Penyaluran bansos ke Lampung Rp21,87 triliun dalam lima tahun

Baca juga: Kemenkeu: Perlambatan belanja K/L 2025 karena banyaknya penyesuaian