Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) memperkuat Koperasi Desa dan Kelurahan Mandiri Produktif (KDKMP) di wilayah setempat dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ketua koperasi di Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama di Kalianda, Selasa, mengatakan Bimtek tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pengelola koperasi desa agar mampu menjalankan lembaganya secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan.
"Ada sebanyak 130 peserta yang diikuti oleh ketua KDKMP, ini tujuannya untuk peningkatan kompetensi SDM, dan mendorong koperasi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat," kata dia.
Dengan adanya kegiatan tersebut, ia menegaskan koperasi berperan penting sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong.
"Koperasi adalah instrumen ekonomi yang benar-benar berputar di masyarakat. Tapi masih banyak yang bingung, mau diarahkan ke mana. Saya tegaskan, koperasi itu dibangun untuk usaha bersama, bukan mencari untung sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi desa agar roda perekonomian lokal terus berputar dan memiliki daya saing.
"Ekonomi harus bergerak, dan koperasi adalah salah satu penggeraknya," ucapnya.
Menurut dia, kegiatan seperti ini tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus melahirkan langkah konkret dalam memperkuat koperasi desa.
"Pastikan Bimtek ini menghasilkan strategi nyata yang menjawab kebutuhan di lapangan. Terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang berkomitmen membangun ekonomi desa melalui koperasi," ujarnya.
Melalui partisipasi aktif para ketua koperasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap terbentuknya jaringan koperasi desa yang solid, profesional, dan berdaya saing, guna mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di wilayah pedesaan.
Sementara itu, perwakilan ketua KDKMP Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Ali Hidayat,# mengungkapkan tantangan yang dihadapi koperasi di wilayahnya, terutama ketiadaan aset fisik sebagai sarana operasional.
"Kami tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Harapannya, melalui wadah KDKMP ini, pemerintah bisa memberi ruang atau regulasi agar koperasi memiliki tempat tetap untuk beroperasi," kata Ali Hidayat.
Baca juga: Pemkot Bandarlampung dukung Koperasi Merah Putih punya unit usaha
Baca juga: Gubernur Lampung: Kopdes Merah Putih dapat perkuat hilirisasi produk lokal
Baca juga: Menkop sebut Presiden ingin koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional
