Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pembuatan kebijakan berbasis data sebagai cara untuk membangun daerah lebih terarah.
"Data itu sangat penting, dan selalu peduli terhadap data, karena setiap elemen kebijakan yang diambil ditentukan selalu berdasarkan data konkret yang ada. Sebab kebijakan itu akan berdampak luas bagi seluruh elemen masyarakat Lampung,” ujar Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan salah satu kebijakan yang sudah diambil untuk mendongkrak pembangunan Lampung secara menyeluruh dan berbasis data konkret yaitu dengan memberikan insentif kepada bupati dan walikota se Provinsi Lampung yang sukses dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.
Di antaranya, peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan ekonomi, penurunan angka stunting, serta penurunan angka kemiskinan dan inflasi.
“Salah satu political engineering saya untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama kabupaten kota se-Provinsi Lampung ini yakni melalui kompetisi atas kinerja antar bupati dan walikota, nantinya bagi yang juara akan diberi insentif," katanya.
Kompetisi tersebut mencakup sektor peningkatan IPM yang insentifnya sebesar Rp10 miliar, kemudian peningkatan ekonomi Rp10 miliar, penurunan angka stunting Rp10 miliar, penurunan angka kemiskinan dan inflasi sebesar Rp5 miliar. Total, Rp35 miliar yang nantinya akan diberikan untuk kepala daerah yang berhasil dalam empat indikator tersebut.
Ia pun mengimplementasikan kebijakan berbasis data dengan bekerja sama bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung untuk mengukur tingkat peningkatan IPM, peningkatan ekonomi, penurunan angka stunting dan penurunan angka kemiskinan serta inflasi.
"Implementasi data itu juga diterapkan untuk mengukur progres IPM, ekonomi, stunting dan kemiskinan di kabupaten serta kota di Lampung," ucap dia.
Tanggapan tambahan dikatakan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution.
"Kami harap dapat selalu dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan, sehingga arahnya terukur dan jelas dengan menghasilkan data yang sesuai lapangan," ujar Ahmad Riswan.
Ia pun berharap untuk ke depan, semua kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memanfaatkan data dari BPS, sehingga data yang disediakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan.
Baca juga: Sekda Lampung: Manajemen data permudah intervensi miskin ekstrem
Baca juga: Lampung Barat gandeng BPS untuk wujudkan perencanaan pembangunan merata
Baca juga: Unila-BPS Lampung sinergikan program pojok statistik dan desa cantik untuk penguatan data statistik
