Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung menyatakan bahwa realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Lampung telah mencapai Rp7,74 triliun per April 2025.
"Realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga April 2025 telah tersalur sebesar Rp7,74 triliun, atau memiliki persentase 33,57 persen dari target salur, dan ada kenaikan sebesar 8,87 persen dari tahun ke tahun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan masih terjaganya persentase realisasi penyaluran transfer ke daerah tersebut menunjukkan bahwa dukungan fiskal untuk urusan daerah di Lampung tetap menjadi prioritas.
"Dukungan fiskal tetap menjadi fokus, dan ke depan dengan adanya efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan kementerian dan lembaga akan ditransmisikan kembali ke regional Lampung menjadi belanja yang langsung menyentuh masyarakat melalui program prioritas," katanya.
Dia melanjutkan contoh program prioritas pemerintah tersebut yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis.
"Adanya percepatan penyaluran transfer ke daerah tersebut ditopang oleh proses penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,13 triliun atau yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,26 persen dari tahun ke tahun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp142,48 miliar atau tumbuh 61,48 persen dari tahun ke tahun," ucap dia.
Kemudian Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) sebesar Rp1,43 triliun, atau tumbuh 36,13 persen dari tahun ke tahun, dana desa dengan nilai sebesar Rp1 triliun atau tengah mengalami kontraksi sebesar 2,12 persen dari tahun te tahun dan insentif fiskal senilai Rp26,56 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 48,17 persen dari tahun ke tahun.
Ia menjelaskan sedangkan untuk realisasi belanja negara telah terealisasi sebesar Rp9,87 triliun atau 31,11 persen dari pagu.
"Sedangkan secara total rincian belanja negara yang ada di Provinsi Lampung yaitu belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp2,13 triliun atau 24,58 persen dari pagu, hal ini terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran," tambahnya.
Menurut dia, untuk perkembangan defisit anggaran pada akhir April tercatat sebesar Rp6,27 triliun atau sudah mulai berkurang 15,97 persen dari tahun ke tahun.
"Indikator ini mencerminkan kinerja positif penerimaan yang ditopang bea keluar pungutan ekspor serta pengelolaan belanja yang lebih efisien," kata Dody Fachrudin.
Defisit anggaran tersebut pun, katanya, menggambarkan peran APBN sebagai peredam guncangan atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat Lampung.
