Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pelaksanaan kebijakan uang komite sekolah murah di daerah itu masih dalam pengkajian.
"Mengenai kebijakan terkait uang komite sekolah, kami sedang melihat serta meminta dinas pendidikan untuk mengkaji lebih dalam," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Selasa.
Ia menjelaskan pengkajian kebijakan tersebut perlu dilakukan agar siswa-siswi di Provinsi Lampung bisa mendapatkan pendidikan dengan biaya yang tidak mahal.
"Kami ingin biaya pendidikan ini tidak mahal, tapi tidak ingin juga sekolah tidak tutup karena biaya operasional seperti guru honorer yang harus diberi insentif karena gajinya masih rendah, butuh perbaikan fasilitas dan sebagainya jadi kita sedang mencari titik tengahnya," katanya.
Gubernur pun memastikan pemerintah daerah terus berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang layak dan berkualitas di Lampung.
"Memang sekarang APBD kita sedang defisit, dan mungkin belum bisa maksimal menunjang pendidikan tapi kami berusaha agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap dia.
Selain itu, menurut dia, pemerintah daerah tengah menyiapkan juga program pemutihan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Beberapa waktu lalu sempat cek ternyata ada sekolah yang menerapkan uang komite terlalu tinggi, kasihan petani serta masyarakat harus membayar mahal untuk sekolah. Nanti kemungkinan akan ada seperti pemutihan bidang pendidikan tapi ini masih di kaji dan harus dilihat kontinuitasnya," tambahnya.
Ia melanjutkan, selain kebijakan terkait pembayaran uang komite sekolah, pemerintah daerah telah menjamin adanya iklim pendidikan yang lebih baik dengan tidak ada lagi ijazah yang tertahan di SMA negeri.
"Untuk SMA negeri sudah dipastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Kalau sekolah swasta akan dikoordinasikan kembali," ujar dia.
