Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah daerah (pemda) membantu percepatan program BBM Satu Harga agar semakin meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"BBM Satu Harga merupakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T agar lebih maju dan berkembang. Jadi, ada hak saudara-saudara kita di daerah tersebut untuk menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya kita harapkan hal ini bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang," kata Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Sesuai rencana, ditargetkan hingga 2024 dapat terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Hingga saat ini, telah beroperasi 523 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia yaitu Sumatra 83 penyalur, Kalimantan 111 penyalur, Maluku dan Papua 179 penyalur, Nusa Tenggara dan Maluku 94 penyalur, Sulawesi 51 penyalur, Bali 2 penyalur, serta Jawa dan Madura 3 penyalur.
Dalam Rapat Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Nusa Tenggara di Ende, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/5/2024) tersebut, Basuki yang kerap dipanggil Tiko memaparkan, untuk tahun 2024, ditargetkan terbangun 71 penyalur BBM Satu Harga dan saat ini sudah terbangun 11 penyalur.
Sementara, sisa 60 penyalur lainnya masih harus diselesaikan. Dari 60 lokasi penyalur tersebut, masih ada 27 lokasi yang terdiri atas 18 lokasi sudah memiliki mitra, tapi belum mendaftar dan 9 lokasi belum ada mitra.
"Kita tentu memiliki semangat yang sama agar program ini dapat diselesaikan sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mencari mitra yang akan membangun penyalur BBM Satu Harga," ungkapnya seraya menambahkan untuk wilayah Nusa Tenggara diharapkan tahun ini dapat terbangun 10 penyalur BBM Satu Harga.
Untuk mempercepat pembangunan, lanjut Tiko, diharapkan pemda dapat membantu mempermudah perizinan jika ada kondisi tertentu harus memindahkan lokasi penyalur ke wilayah kabupaten atau kecamatan, yang menarik bagi mitra secara keekonomian.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menambahkan berdasarkan pengalaman di wilayah lainnya, pemda dapat berkontribusi dengan memindahkan atau mencarikan lokasi penyalur, yang bernilai ekonomis bagi mitra.
Upaya lainnya adalah menawarkan kepada putra daerah untuk dapat menjadi mitra penyalur BBM Satu Harga demi memajukan daerahnya.
Selain itu, lanjutnya, dengan mengajak Hiswana Migas, yang mempunyai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) eksisting di daerah sekitar lokasi penyalur BBM Satu Harga agar menjadi calon mitra.
"Hiswana Migas yang mungkin memiliki beberapa SPBU di sekitar lokasi BBM Satu Harga bisa diajak untuk berkontribusi untuk daerah tersebut. Bisa bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD)," ujar Saleh.
Saleh juga meminta penyalur BBM Satu Harga harus dipastikan mendapat alokasi jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite sesuai dengan kebutuhan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
Hadir dalam rapat perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi NTT dan NTB, serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTT Zico Wahyudi.
