"Capacity building atau pembangunan kapasitas tim TP2DD ini ditujukan terutama pada aspek belanja dan pendapatan daerah," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Kamis.
Optimalisasi tersebut menurut dia lebih dikhususkan bagi pendapatan daerah bidang retribusi dan pajak secara digital. Menurut dia walaupun saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital, namun perlu dioptimalkan lagi.
Menurutnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dengan dibentuknya tim TP2DD yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur pendukungnya agar kinerja dari TP2DD dapat lebih optimal dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
"Bagaimana untuk infrastruktur pendukungnya terkait dengan ketersediaan jaringan internet, karena jika masih ada daerah yang 'blank spot' tentu akan menjadi hambatan ke depannya," kata Rohidin.
Sistem digitalisasi atau elektronik saat ini sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana mengatakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) merupakan suatu upaya mengubah transaksi dan belanja pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
Tujuannya guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
"Dalam mendorong akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) maka saat ini pemerintah daerah di seluruh Provinsi Bengkulu telah membentuk sebuah tim koordinasi yaitu tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD)," kata dia.
