Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung berkontribusi melakukan penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp8 miliar.
"BPKP Provinsi Lampung berhasil berkontribusi positif kepada keuangan negara dan daerah berupa penyelamatan keuangan negara atau daerah dengan besaran Rp8.897.111.334,26," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Suyarsih Fifi Herwati, di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi dari hasil pengawasan pada berbagai isu strategis.
"Lalu ada juga capaian kinerja lain berupa efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp225,45 miliar yang dilakukan," kata Suyarsih Fifi.
Selain itu, kata dia, telah dilakukan pula optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,9 miliar.
"Sedangkan sebagai upaya mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 13 kabupaten dan kota telah mencapai level tiga, sedangkan dua daerah yakni Kabupaten Lampung Utara dan Mesuji masih dalam level dua jadi perlu ditingkatkan," ucap Suyarsih.
Ia menjelaskan BPKP akan secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah.
"Dan dalam upaya tersebut telah dilakukan program kerja pengawasan sebanyak 109 dan 371 perencanaan penugasan," kata Suyarsih Fifi.
Menurut dia, sasaran perencanaan penugasan tersebut menyasar pada meningkatnya pengawasan atas pembangunan, akuntabilitas keuangan daerah, badan usaha serta efektivitas pengendalian korupsi dan kualitas pengendalian intern.
"Capaian positif ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
