PKBI Bersyukur dan Menuntut Keadilan

id lampung, pkbi, pkbi jakarta, pkbi pusat

PKBI Bersyukur dan Menuntut Keadilan

PKBI Bersyukur dan Menuntut Keadilan. ANTARA/HO-PKBI

PKBI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya terakhir mencari keadilan di atas tanah Hang Jebat yang diklaim/disertifikatkan secara sepihak oleh Kemenkes RI.

Bandarlampung (ANTARA) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) yang berkedudukan di ibu kota Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

Menyampaikan syukur dan terima kasih atas ditetapkannya pendiri Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) R Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Pahlawan Nasional bersama empat tokoh bangsa lainnya pada 7 November 2022. Soeharto adalah Ketua Pertama PKBI, dokter pribadi presiden Ir. Soekarno, dan salah satu pendiri Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bersamaan ucapan terima kasih, PKBI meminta perhatian pemerintah pusat khususnya Presiden RI Ir H Joko Widodo agar Pemerintah RI tidak mengklaim/mengambil lahan Kantor PKBI di Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejak 1970 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) telah menempati lahan seluas 5.400 m2 melalui SK Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin No: Ad.7/2/34/70 untuk digunakan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan masyarakat dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) nasional.

Melalui Kuasa Hukum Nawawi Bahrudin, PKBI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya terakhir mencari keadilan di atas tanah Hang Jebat yang diklaim/disertifikatkan secara sepihak oleh Kemenkes RI.

PKBI akan melaporkan tindakan Kemenkes RI ke makam pahlawan nasional R Soeharto, dan kepada Presiden RI atas kasus yang kami alami.

Bahwa sejak didirikan pada 23 Desember 1957, PKBI telah berkontribusi memperjuangkan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) bagi perempuan, remaja, warga miskin dan kaum marjinal di Indonesia.

PKBI juga terlibat dalam upaya penurunan stunting dan angka kematian ibu, membidani lahirnya BKKBN, ikut aktif memberikan layanan kontrasepsi, dan telah diakui oleh lembaga internasional maupun nasional seperti IPPF, WHO, UNICEF, UNFPA, Global Fund, juga BKKBN, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkes RI.

Namun semua kontribusi PKBI selama 65 tahun dibalas dengan upaya perampasan tempat operasional PKBI oleh Kemenkes RI. Dengan ini kami memohon dukungan Bapak Presiden dan kebijakan pemerintah yang adil, kata Nawawi Bahrudin, mendampingi Ketua Pengurus Nasional PKBI Dr Ichsan Malik MSi.
Baca juga: PKBI Lampung beri layanan kesehatan gratis warga terdampak banjir di Candipuro Lamsel
Baca juga: Klinik Ragom Kencana PKBI Lampung gelar pelayanan kesehatan gratis