Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Pandjaitan XIII menyampaikan ia memahami kerisauan koleganya Fadli Zon terkait pemberantasan terorisme, tetapi ia tidak sepakat dengan Fadli yang mengusulkan Densus 88 Polri dibubarkan.
“Saya memahami kegelisahan Mas Fadli Zon, sahabat saya. Itu kritik yang saya kira harus diperhatikan oleh Densus 88, karena dia merasa Densus 88 pilih kasih terhadap organ tertentu,” kata Hinca saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Ia pun mendorong Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerjanya agar kepercayaan publik terhadap pasukan khusus itu lebih menguat.
“Saya kira (kritik Fadli Zon, Red.) ini masukan untuk Densus 88 untuk memperbaiki dan kemudian kita bikin lebih baik lagi,” sebut Hinca.
Dia lanjut menyampaikan Densus 88 tetap krusial untuk pemberantasan terorisme di tanah air.
“Saya tidak setuju Densus 88 itu dibubarkan. Saya ingin itu tetap ada. Tapi, kritik yang diberikan harus diperhatikan supaya publik memberi apresiasi juga kepada Densus 88,” ujar Hinca.
Anggota DPR RI Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (5/10) mengusulkan Densus 88 dibubarkan, karena pasukan khusus itu dianggap telah menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam (Islamofobia).
“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Terorisme memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas,” kata Fadli Zon dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter @fadlizon, Kamis.
Cuitan Fadli Zon itu merupakan komentar terhadap berita salah satu media nasional berjudul “Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia”.
Usai Fadli menyampaikan usulannya itu, sejumlah pihak tidak setuju, termasuk di antaranya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Ahmad Sahroni menyampaikan pemberantasan terorisme masih membutuhkan bantuan Densus 88.
“Saya melihat justru kehadiran Densus 88 sangat dibutuhkan karena jelas sangat bermanfaat dalam memberantas teroris-teroris," kata Sahroni dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Terkait anggapan adanya narasi Islamofobia, Ahmad Sahroni berpendapat klaim itu provokatif, karena terorisme tidak terkait dengan satu agama tertentu.
“Jadi tidak ada korelasinya,” kata Ahmad Sahroni.
Berita Terkait
Capim KPK: OTT masih diperlukan
Senin, 18 November 2024 15:44 Wib
DPR berharap kasus Tom Lembong pintu masuk bongkar kasus lainnya
Rabu, 13 November 2024 18:14 Wib
Kapolri: Penggelapan pajak jadi penyumbang tinggi kebocoran anggaran
Selasa, 12 November 2024 9:40 Wib
DPR minta Kapolri jalankan perintah Presiden berantas "judol"
Selasa, 12 November 2024 5:05 Wib
Wamendagri sebut ada 14 penjabat kepala daerah yang akan diganti
Senin, 11 November 2024 17:19 Wib
DPR dukung transformasi Perum Bulog untuk wujudkan swasembada
Minggu, 10 November 2024 20:56 Wib
Komisi VII DPR mengapresiasi pengesahan kebijakan penghapusan utang UMKM
Kamis, 7 November 2024 11:23 Wib
Jadi Wakil Ketua Komisi XII, Putri Zulhas dukung swasembada energi
Selasa, 5 November 2024 6:19 Wib