Pejabat publik diperingatkan soal gratifikasi karena praktik korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, mengingatkan para pejabat publik untuk mewaspadai gratifikasi karena itu merupakan salah satu praktik korupsi.

Oleh karena itu, para pejabat publik harus tetap berintegritas, transparan, dan mempertahankan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. “Integritas adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi,” kata dia, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Hukum dan HAM yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut Konvensi PBB Anti-Korupsi sepakat bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan faktor penting memerangi rasuah. Dalam sesi Lokakarya Menuju Zona Integritas di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, dia juga menerangkan perbedaan gratifikasi dan suap.

“Dalam bahasa undang-undang bunyinya begini, setiap gratifikasi dianggap suap. Tetapi, mengapa pembentuk undang-undang harus memisahkan itu? (Alasannya), karena ada perbedaan prinsip antara gratifikasi dan suap,” kata dia.

Ia lanjut menjelaskan gratifikasi dan suap berbeda karena ada faktor kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi suap dan penerima suap. “Kalau suap ada meeting of minds, ada kesepakatan. Tapi, kalau gratifikasi tanpa meeting of minds, tidak ada kesepakatan,” kata dia.

Contohnya, jika ada seseorang minta dipromosikan dengan iming-iming hadiah jika berhasil, maka itu perbuatan suap, sementara gratifikasi pemberian yang penerima tidak menyepakati iming-iming hadiah tersebut.

Walaupun demikian dia menjelaskan para pejabat publik harus lebih mewaspadai pemberian gratifikasi daripada siap. “Ketika seorang pejabat publik menduduki jabatannya, maka yang harus dicegah, yang harus dijaga itu bukan suap, (tetapi) gratifikasi, karena ketika dia menghindari gratifikasi, maka dengan sendirinya dia menghindari suap,” kata dia.

Dalam lokakarya itu, yang dibuka, Senin (4/10), dia juga berpendapat praktik korupsi di Indonesia sulit diberantas sampai habis karena masih lemahnya integritas dan kesadaran diri sejumlah pejabat dan sebagian masyarakat.

Alasannya, kepatuhan tidak korupsi di Indonesia masih lebih banyak didorong oleh ketakutan terhadap sanksi/hukuman daripada kesadaran dalam diri masing-masing orang. “Kita itu patuh terhadap aturan, karena ada dorongan dari luar, bukan dari hati nurani,” terang dia.