Legislator dukung pembentukan holding pariwisata

id pariwisata,wisata

Legislator dukung pembentukan holding pariwisata

Gubernur Bali Wayan Koster saat meluncurkan uji coba layanan angkutan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan sekaligus uji coba angkutan shuttle bus listrik untuk kawasan Kota Denpasar (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2020)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR  Evita Nursanty mendukung rencana pemerintah untuk membentuk empat klaster dalam holding pariwisata agar semakin kompetitif.

"Pembentukan empat klaster dalam holding pariwisata ini sudah bagus, nama yang dipilih tepat yaitu pariwisata, begitu juga langkah konkrit untuk memisahkan anak usaha BUMN, seperti anak usaha Garuda itu, termasuk juga nanti yang ada di Pertamina, Pegadaian dan lainnya," ujar Evita dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembentukan holding pariwisata akan membuat BUMN semakin kompetitif, dan menjadi institusi bisnis yang efisien sebagai pemain dunia, serta akan membuat industri pariwisata Indonesia semakin maju, baik dari sisi pengembangan destinasi maupun pemasarannya karena dukungan airport, airlines, aviasi dan logistik.

Baca juga: Kulon Progo prioritaskan pembangunan pariwisata pada 2021

"Memang harus dibenahi, dikonsolidasikan, demi bangkitnya industri dan mendorong terciptanya daya saing yang tinggi, serta BUMN fokus pada core businessnya," katanya.

Anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dipisah yaitu Aerowisata, Garuda Indonesia Holiday France dimasukkan ke Klaster Manajemen Destinasi.

Kemudian Gapura Angkasa, Aerowisata Catering Service, Strategic Business Unit Garuda Indonesia Cargo, Garuda Maintenance Facility Aeroasia, Aero Express masuk klaster Service Aviasi dan Logistik.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sendiri menjadi anggota dari Holding Pariwisata, dan masuk Klaster Airlines bersama Pelita Air Service.

Hanya saja, menurut Evita, perlu dijelaskan pola hubungannya, sebab publik masih bingung terkait hubungan holding, klaster maupun rencana pembentukan subholding, termasuk bagaimana komposisi saham induk maupun anak.

Baca juga: Gunung Kidul kembangkan agrowisata Karang Raya Ecopark

Evita sepakat bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak eks BUMN agar negara tetap memiliki kontrol.

"Ingat ini holding bukan merger, dan bahwa misi penting dari Holding Pariwisata ini adalah terbangunnya ekosistem bisnis yang sehat, serta membawa bendera Indonesia ke dunia," katanya.

Evita meyakini pembentukan Holding Pariwisata ini bisa menjalankan peran pioneering bisnis terkait pariwisata di destinasi, yang selama ini sangat dihindari pihak pebisnis swasta, dan sekaligus mendorong keberpihakan kepada UMKM dan masyarakat sekitar.

Selain itu, lanjut dia, juga menjadi pelopor dalam hal standar baru dari sisi kualitas dan daya saing tinggi.

"Jadi tidak akan terjadi seperti kekwatiran banyak pihak bahwa holding pariwisata ini akan menyulitkan pebisnis swasta. Justru akan terjadi pro pembangunan destinasi dalam konteks perintisan usaha pariwisata, dan pro kepada efisiensi yang menguntungkan bagi masyarakat atau konsumen maupun bagi dunia usaha lainnya," kata Evita.

Baca juga: Harapan baru pariwisata Indonesia dari model bisnis inklusif di tengah pandemi
Baca juga: DPRD Yogyakarta ingatkan penggunaan hibah pariwisata harus sesuai peruntukan