Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menutup defisit likuiditas yang sedang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanpa memakai dana APBN.
Meski pendanaan tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belajar megara (APBN), namun Kementerian Keuangan tetap percaya diri bahwa masalah Jiwasraya dapat diselesaikan.
"Kalau ada kebutuhan modal tambahan, sejauh ini Kemenkeu meyakini bahwa penyelesaian Jiwasraya tidak perlu ada dari APBN," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Jakarta, Senin.
Isa menjelaskan upaya penyehatan likuiditas Jiwasraya berada di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku kuasa pemegang saham.
Berangkat dari hal itu, ia pun belum mengetahui kebutuhan likuiditas yang diperlukan oleh perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini.
"Nanti kita lihat. Saya belum lihat itu detailnya," kata Isa.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan Jiwasraya.
Satu di antaranya dengan mencari investor strategis untuk PT Jiwasraya Putra yang digadang-gadang akan menjadi salah satu skenario dari penyehatan perseroan.
"Masih due diligence dengan delapan investor. Semuanya investor asing," ujar Kartika.
Baca juga: DPR dorong Menteri BUMN atasi investasi bermasalah
Berita Terkait
OJK dorong masyarakat berasuransi untuk jamin keuangan dari hal tak terduga
Jumat, 26 April 2024 9:08 Wib
Lahan sawah seluas 29.342 hektare di Lampung terdaftar AUTP pada 2023
Rabu, 6 Maret 2024 19:09 Wib
BRI Insurance rilis fitur Claim Tracking untuk permudah proses klaim kendaraan
Senin, 5 Februari 2024 20:05 Wib
BRI Insurance dan BPD Lampung jalin kerja sama terkait asuransi
Sabtu, 3 Februari 2024 20:26 Wib
Kejagung rampas vila senilai Rp32,8 miliar di New Zealand terkait kasus Jiwasraya
Sabtu, 27 Januari 2024 5:22 Wib
SPORC akan dapat proteksi ganda melalui asuransi
Kamis, 18 Januari 2024 18:00 Wib
Selama 2023, DKP sudah berikan premi asuransi 2.400 nelayan di Lampung
Jumat, 5 Januari 2024 12:56 Wib
Pemprov Lampung minta petani di wilayah rawan kekeringan ikut asuransi
Senin, 11 September 2023 15:01 Wib