Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lamban dan bandwidth jaringan seluler yang rendah turut menghambat bisnis di Indonesia.
Padahal, menurut Direktur Kebijakan Legatum Institute Stephen Brien di Jakarta, Selasa, pertukaran informasi yang didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang baik adalah komponen vital dari keterbukaan ekonomi.
"Dalam riset yang kami lakukan, teknologi telekomunikasi sebagai produk akhir telah menciptakan peluang ekonomi bagi perusahaan dan negara yang inovatif," katanya.,
Baca juga: Pemerintah perlu tata industri internet via Palapa Ring
Brien menjelaskan Indonesia menduduki peringkat 114, naik enam peringkat dalam satu dekade terakhir, dari 157 negara yang disurvei dalam indikator infrastruktur komunikasi dalam Indeks Global Keterbukaan Ekonomi 2019.
Infrastruktur telekomunikasi yang baik dinilai krusial untuk mendukung industri perdagangan elektronik yang diperkirakan akan mendukung 26 juta orang.
"Sayangnya, bisnis masih terhambat internet yang lambat dan bandwidth jaringan seluler yang rendah," katanya.
Kendati demikian, pemerintah telah melakukan perbaikan melalui proyek Palapa Ring yang rampung pada 2019 ini.
Baca juga: Palapa Ring satukan Indonesia
Di sisi lain, Brien mengatakan regulasi dan pembatasan yang ketat semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh investor potensial. Hal itu misalnya terkait ketentuan konten lokal untuk peralatan nirkabel.
"Kondisi ini membatasi investasi telekomunikasi Indonesia, kemungkinan juga memperlambat pertumbuhan," imbuhnya.
Oleh karena itu, Brien menilai peluang terbesar Indonesia adalah dengan memastikan infrastruktur komunikasi yang sedang dikembangkan dapat mendukung ekonomi digital.
"Ini akan melibatkan proyek Palapa Ring yang sekarang selesai untuk memperluas broadband dan 4G/5G ke daerah-daerah terpencil lainnya serta meningkatkan bandwidth keseluruhan," katanya.
Baca juga: Lima tahun kedepan industri daring diperkirakan tumbuh 200 persen
Untuk mewujudkan itu, maka Indonesia akan lebih banyak membutuhkan penyedia layanan komunikasi internasional dan investasi swasta.
"Pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah untuk memfasilitasi keterlibatan semacam itu, termasuk mengurangi persyaratan konten lokal," pungkas Brien.
