Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memerintahkan operator seluler Tanah Air untuk turut memberantas keberadaan ponsel-ponsel ilegal dengan validasi kode unik perangkat atau IMEI.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail, di Jakarta, Rabu, mengatakan telah membahas rencana pemberantasan ponsel-ponsel ilegal kepada operator-operator telekomunikasi Indonesia.
"(Bagi) operator, (validasi IMEI) itu sebetulnya berat lho. Mereka juga harus investasi untuk (penerapan) itu. Tapi (aturan) ini kan untuk kepentingan nasional. Jadi, mereka harus ikut," ujar Ismail.
Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan akan menetapkan regulasi untuk memberantas ponsel-ponsel ilegal dengan validasi IMEI pada 17 Agustus.
Baca juga: Pemerintah segera terapkan aturan identitas IMEI
Sebelumnya, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan sistem pengendalian perangkat ponsel legal dengan validasi IMEI itu bertujuan melindungi industri dan konsumen di dalam negeri.
Kontrol IMEI juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan peredaran ponsel ilegal agar meningkatkan potensi pajak pemerintah.
Informasi atas daftar IMEI yang valid tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya. "Sehingga mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya,” kata Janu.
Baca juga: Kontrol IMEI mulai 17 Agustus, semua ponsel pasar gelap terblokir ?
Baca juga: Ponsel di Indonesia 20 persennya dibeli dari black market
Baca juga: Inilah risiko beli ponsel ilegal
Berita Terkait
DIrjen IKP paparkan 3 poin penting dalam Perpres Publisher Rights
Selasa, 26 Maret 2024 4:43 Wib
Delapan dosen IIB Darmajaya lulus pelatihan BPPTIK BPSDM Kemenkominfo RI 2024
Kamis, 7 Maret 2024 8:48 Wib
Kemenkominfo targetkan 100 ribu orang ikut program DTS pada 2024
Kamis, 18 Januari 2024 19:52 Wib
Hoaks Pemilu naik hampir 10 kali lipat pada 2023
Jumat, 27 Oktober 2023 12:47 Wib
Kemenkominfo sebut Presiden Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin hoaks
Jumat, 27 Oktober 2023 8:45 Wib
Menkominfo beri peringatan keras untuk Meta bersihkan konten judi online
Selasa, 10 Oktober 2023 22:07 Wib
Kemenkominfo dukung konsolidasi operator seluler guna kompetisi sehat
Selasa, 12 September 2023 10:05 Wib
Kejagung tetapkan Jhonny G Plate sebagai tersangka korupsi
Rabu, 17 Mei 2023 12:51 Wib