Menyambut hadirnya jalan tol di Lampung

Jakarta (Antaranews Lampung) - Dengan menaiki sebuah truk, Presiden Joko Widodo menyusuri Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni Seksi 1 sepanjang 8,9 kilometer pada Minggu (21/1).

Pemandangan yang sangat langka itu berlangsung setelah Presiden meresmikan selesainya pembangunan ruas tol pada Seksi 1 segmen Pelabuhan Bakauheni. Peresmian juga dilakukan terhadap Seksi 5 yang menghubungkan Lematang-Kotabaru sepanjang 5,64 kilometer (km) sehingga total keseluruhan yang diresmikan adalah sepanjang 14,54 km.

Bukan hanya pemandangan baru yang terjadi saat itu, namun kehadiran Presiden di Pelabuhan Bakauheni untuk meresmikan ruas tol itu menjadi sejarah baru berupa hadirnya sebuah jalan tol pertama di Provinsi Lampung. Setelah di pelabuhan ini, ruas tol lainnya yang membentang dari ujung selatan ke utara provinsi ini yang sedang dibangun secara bertahap akan selesai.

Ke depan, ruas tol di Lampung ini akan menghubungkan dan terus menyambung dengan ruas tol di provinsi lainnya di Sumatera. Pada akhirnya, akan terwujud jalan tol Sumatera yang membentang dari ujung Lampung Selatan hingga ujung utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Untuk Tahun 2018, Presiden Joko Widodo menargetkan setidaknya ruas tol dari Lampung ke Sumatera Selatan harus tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games di Palembang pada Agustus 2018. Target itu diyakini mampu dicapai apabila melihat kerja keras lima BUMN bidang konstruksi yang mengebut pengerjaan proyek ini.

Presiden pun meyakini kemajuan pembangunan jalan tol tersebut sesuai waktunya meski masih ada permasalahan, seperti pembebasan lahan. Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) sangat penting dan merupakan proyek strategis nasional.

Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 km menelan biaya sekitar Rp16,8 triliun. Jika dibandingkan dengan panjang keseluruhan yang mencapai 140,9 km dengan yang sudah diresmikan ini baru 14,54 km, maka memang masih panjang sekali yang harus diselesaikan hingga memenuhi target sebelum Asian Games mendatang.

Kini tantangan masih menghadang di depan mata yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yakni persoalan pembebasan lahan. Namun persoalan itu pun diyakini mampu diselesaikan sehingga target menuntaskan ruas tol ini bisa dicapai.

Keyakinan akan kemampuan menyelesaikan konstruksi jalan tol dari ujung selatan hingga ujung utara Lampung juga disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Pembangunan fisik JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung sepanjang 140 km telah mencapai di atas 60 persen.

Basuki telah mengerahkan seluruh daya dan upaya jajaran kementeriannya untuk mempercepat konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Hal itu bisa dilihat dari konstruksi fisik bahwa mulai dari Seksi I hingga Seksi IX pembangunan konstruksi telah mencapai di atas 60 persen.

Sedangkan pembebasan lahan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah mencapai 90 persen. Karena itu tidak berlebihan bila Basuki optimistis pembangunan JTTS Bakauheni hingga Palembang, Sumatera Selatan, akan selesai sesuai target yang telah ditentukan, yakni Juni 2018.

Sinergi Bagi Menteri BUMN Rini M Soemarno beroperasinya tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang dua seksinya telah diresmikan Presiden Joko Widodo merupakan wujud sinergi perusahaan milik negara dalam mendukung pemerintah merealisasikan percepatan konektivitas darat dan pemerataan ekonomi.

Pelaksanaan pembangunannya melibatkan lima BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengembang dan operator, bersama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku kontraktor pembangunan proyek.

Ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang telah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo adalah di Seksi 1 (Pelabuhan-Bakauheni) sepanjang 8,9 km dan Seksi 5 (Lematang-Kotabaru) sepanjang 5,64 km sehingga total keseluruhan yang diresmikan adalah sepanjang 14,54 km. Pembangunan Seksi I dilakukan oleh PT PP (Persero) dan pembangunan Seksi 5 dilakukan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sinergi BUMN ini ditegaskan sebagai wujud nyata "BUMN Hadir untuk Negeri" dalam bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mendorong percepatan konektivitas darat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya serta secara khusus di Sumatera.

Ke depan, tol Trans-Sumatera ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing infrastruktur dan mendorong peningkatan perekonomian nasional. Selain memperlancar mobilitas penduduk, memperlancar arus barang, juga mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan.

Dalam kaitan ini, segala upaya tentunya terus dilakukan agar keseluruhan pembangunan jalan tol ini bisa selesai tepat waktu dan bisa terkoneksi satu dengan yang lain sehingga program pemerintah membangun Trans-Sumatera terwujud.

Pembangunan proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar terbagi dalam empat paket, yaitu Paket I (Bakauheni-Sidomulyo) yang terdiri atas Seksi 1-3 dengan panjang jalan 39,40 km dan Paket 2 (Sidomulyo-Kotabaru) yang terdiri atas Seksi 4-5 dengan panjang keseluruhan 40,6 km. Paket 3 (Kotabaru-Metro) yang terdiri atas Seksi 6-7 dengan panjang keseluruhan 29 km dan Paket 4 (Metro-Terbanggi Besar) yang terdiri atas Seksi 8-9 dengan panjang 31,93 km.

PT PP (Persero) Tbk mengerjakan paket 1 dari Bakauheni ke Sidomulyo sepanjang 39,40 km; PT Waskita Karya (Persero) Tbk membangun paket 2 dari Sidomulyo ke Kotabaru sepanjang 40,6 km; PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggarap paket 3 dari Kotabaru ke Metro sepanjang 29 km dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengerjakan paket 4 dari Metro ke Terbanggi Besar sepanjang 31,93 km.

Semua paket itu diyakini akan mampu dituntaskan lima BUMN tepat waktu. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra terus berupaya agar pembangunan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, perkembangan pembangunan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar dari sisi pengadaan tanah sudah mencapai 95,02 persen dan konstruksinya sudah mencapai 65,65 persen.

Perbankan Selain sinergi antarBUMN konstruksi, dalam pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera juga dilakukan sinergi dengan BUMN perbankan, yakni dukungan pembiayaan oleh dua bank Himbara, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bentuk sindikasi pinjaman yang juga melibatkan pihak swasta, yaitu Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank Indonesia, Bank ICBC Indonesia dan Bank Permata.

Pinjaman sindikasi ini melengkapi kebutuhan investasi dari pembangunan tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang secara keseluruhan menelan dana sebesar Rp16,8 triliun. Kebutuhan investasi juga diperoleh dari ekuitas perseroan yang dipenuhi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2015/2016 dan penerbitan obligasi oleh PT Hutama Karya (Persero) yang dilakukan secara bertahap.

Hingga kini, proyek strategis nasional tersebut menyerap tenaga kerja lokal dengan jumlah mencapai 3.247 orang.

Sedangkan biaya pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai Rp16,8 triliun dan porsi modal atau ekuitasnya sudah tercapai 52 persen, yakni melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015/2016 sebesar Rp2,2 triliun, serta melalui penerbitan obligasi Hutama Karya secara bertahap sebesar Rp6,5 triliun.

Sisanya sebesar 48 persen dipenuhi melalui skema pinjaman investasi dari tujuh bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pada 27 Desember 2017, Hutama Karya menerima pinjaman dari tujuh sindikasi perbankan itu sebesar sekitar Rp8 triliun.

PT Sarana Multi Infrastruktur akan menyediakan "stand-by loan" untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya apabila terjadi defisit 'cash flow' selama masa operasi tol.

PT Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam jasa konstruksi didirikan pada 1960 dan dikenal sebagai pencipta teknologi Sosrobahu. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100/2014, HK resmi mendapatkan tugas untuk membangun JTTS sebanyak empat ruas.

Perpres tersebut kemudian direvisi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 117/2015 dengan mandat baru bagi HK, yaitu mengembangkan keseluruhan 24 ruas berikut delapan ruas prioritas yang ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Peresmian dua ruas tol itu diprediksi akan memacu perkembangan wilayah Lampung. Namun perkembangan wilayah itu tampaknya perlu betul-betul diarahkan untuk memperkuat posisi Lampung sebagai pemasok bahan kebutuhan pokok ke Pulau Jawa, bukan sebaliknya, menyebabkan sumber daya pertanian dan perkebunan yang selama ini dimiliki Lampung terganggu.

Selama ini, Lampung adalah "lumbung" pangan bagi kebutuhan masyarakat Pulau Jawa. Tak heran daerah ini disebut sebagai "buffer zone" bagi Jabodetabek. Setiap hari truk-truk dan tronton pengangkut bahan pokok mengantre di pintu-pintu dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di Lampung Selatan untuk diseberangkan ke Merak di Provinsi Banten melalui Selat Sunda.

Pemandangan itu selayaknya menjadi perhatian serius berbagai pihak mengingat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, seringkali menyebabkan tergerusnya lahan-lahan produktif menjadi perumahan, kawasan industri dan bisnis. Kalau alih fungsi lahan itu terjadi secara tidak terkendali maka upaya memperkuat Lampung sebagai basis logistik nasional yang menopang kebutuhan Pulau Jawa akan berakhir.