Menstruasi Membuat Anak Perempuan Kehilangan Hak Belajar

Jakarta (ANTARA Lampung) - Menstruasi bukanlah hal yang tabu untuk didengar dan dibicarakan, mengingat penting untuk mendengarkan persepsi anak-anak terkait dengan manajemen kebersihan menstruasi karena berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran dalam belajar dan beraktivitas lainnya, kata Annisa mewakili Unicef di Indonesia.

Dalam acara lokakarya pertukaran pembelajaran Manajemen Kebersihan Menstruasi, di Jakarta, Rabu (15/3), Annisa menyampaikan bahwa persoalan menstruasi butuh dukungan norma sosial oleh masyarakat.

Menurutnya, Unicef telah melakukan studi normatif pada tahun 2014 bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diperoleh bahwa satu dari tujuh anak perempuan kehilangan waktu belajarnya. Sebanyak 99 persen responden menggunakan pembalut satu kali pakai, dan hal menarik lain juga ditemukan, praktik memakai pembalut satu kali pakai ditemukan hampir di semua wilayah dan ditemukan pada bungkus plastik dan dibuang.

Annisa juga mengatakan banyak sekali mitos terkait menstruasi ini, ditemukan di Jawa Timur, "jika pembalut dibakar akan menyebabkan kanker". "Saya juga heran terjadi demikian," ujarnya.

Temuan lain dari anak perempuan yang sedang menstruasi, ada ketakutan bocor dan bullying, sehingga mereka memilih memakai pembalut ganda dipakai sejak pagi hingga sore.

Selain itu, katanya lagi, anak laki-laki di sekolah tidak tahu sama sekali tentang menstruasi, dan banyak anak perempuan yang terganggu saat digoda mereka.

Mengatasi mitos ini, Unicef mengembangkan media informasi dalam bentuk buku komik dari hasil uji coba di Bandung dan Biak. Ternyata hasil pembelajarannya tidak bisa digunakan pada satu wilayah dan semua kalangan, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan hidup mereka.

Karena itu, ke depan perlu fokus pada anak perempuan, seperti disampaikan oleh Herie Ferdian dari Plan International Indonesia, dalam lokakarya itu, dalam 5 tahun ke depan perlu upaya untuk mencapai keadilan kesetaraan gender.

"100 juta anak perempuan di dunia harus memperoleh hak pendidikan dan kesehatan," ujar Herie Ferdian pula.

Herie juga berharap bisa kerja sama dan mewujudkan hak-hak anak perempuan melalui strategi bermitra dengan pemerintah dan kelompok masyarakat yang lain.

Menurutnya, isu manajemen kebersihan menstruasi diangkat karena adanya ketidakadilan gender pada anak perempuan saat menstruasi, diakibatkan karena masyarakat belum sadar dengan menstruasi.

Menurut Herie pula, lima dari sepuluh anak perempuan yang sedang menstruasi tidak sekolah karena bingung di sekolah saat membersihkan pembalut. Sebagian lagi pulang ke rumah dan tidak kembali ke sekolah lagi, karena sarana membersihkan menstruasi tidak memadai.

Herie menambahkan bahwa tidak ada guru yang bisa menjawab kenapa di sekolah tidak memiliki sarana menstruasi yang memadai. Kebijakan sekolah perlu diperkuat dan disepakati, sudah ada program yang spesifik dan diimplementasikan disekolah, katanya lagi.

Plan International Indonesia juga ingin berkontribusi keadilan gender sesuai sasaran program Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5. Pada tingkat global akan mengembangkan indikator manajemen kebersihan menstruasi (MKM) programing dan wilayah sebagai pilot project. Indikator ini sudah diujicoba. Salah satunya yaitu fasilitas seperti apa di sekolah yang ramah perempuan. WC harus terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan, ada tempat sampah, ada sarana cuci tangan dan ada pembalut. Indikator itu hak perempuan untuk dapat fasilitas menstruasi, katanya lagi.

"Kami sedang merintis MKM di perkotaan, melihat pembelajaran MKM di desa dan di kota sangat berbeda," kata Herie pula.

Agenda selanjutnya MKM akan dibuat payung melalui unit kesehatan sekolah sebagai advokasi nasional MKM. Aksi ini akan dilakukan oleh Plan International Indonesia bekerjasama dengan Unicef dan Jejaring AMPL Nasional, demikian Herie Ferdian pada lokakarya pertukaran pembelajaran MKM di Hotel Manhattan Jakarta itu pula.