Lampung Bertekad Mandiri Listrik 2019

Sabtu, 19 Maret 2016 11:56 WIB

Pastinya, tanpa kesigapan langkah PT PLN bersama Pemprov Lampung dalam mengatasi krisis listrik di daerah ini, warga Lampung masih akan harus bersabar menunggu kondisi aliran listrik normal seperti sediakala...

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Krisis daya listrik di Provinsi Lampung hingga kini belum teratasi sehingga mengakibatkan pelanggan listrik PT PLN terus mengalami pemadaman aliran listrik secara bergiliran (byat pet).

General Manajer PT PLN Distribusi Lampung M Irwansyah Putra menjelaskan pemadaman aliran listrik bergilir di Lampung masih terus berlanjut hingga Juli 2017 lantaran masih terjadi defisit daya 200 megawatt (MW).

"Kondisi ini masih akan terus terjadi karena sejumlah pembangkit listrik PLN Distribusi Lampung masih mengalami kerusakan dan kendala," kata dia saat konfrensi pers di Bandarlampung beberapa hari lalu.

Dia menyatakan, sebanyak delapan pusat pembangkit listrik tersebar di Provinsi Lampung saat ini, PLTU Sebalang yang belum bekerja maksimal atau tidak aktif sehingga sering terjadi pemadaman listrik.

Ia menyebutkan delapan pembangkit listrik di Provinsi Lampung, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan dengan kapasitas daya listrik 2x100 MW, PLTU Sebalang 2x100 MW, PLTP Ulubelu 1 dan 2 kapasitas 2x55 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai 2x45 MW, PLTA Batutegi 2x45 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan 3 dan 4 masing-masing berkapasitas 2x100 MW.

"Secara total pembangkit di Lampung mampu menghasilkan sekitar 890 MW daya listrik, dengan catatan seluruh pembangkit itu bekerja dengan normal," ujarnya lagi.

Namun, Irwansyah mengatakan, sejumlah gangguan kerap terjadi pada pembangkit tersebut.

"PLTU Sebalang mengalami kerusakan sehingga terjadi defisit 200 MW, ditambah dengan Unit 4 di Tarahan yang juga bermasalah dan akhir-akhir ini mengalami kerusakan," ujar dia pula.

Deputi Manager Pengendalian Operasi Distribusi PT PLN Distribusi Lampung A Agus Alhasewi menambahkan kondisi terkini listrik Lampung terdapat beberapa penyebab pemadaman aliran listrik, yakni defisit daya listrik, adanya pemeliharaan pembangkit, dan gangguan pada pembangkit serta jaringan interkoneksi listrik ke Lampung itu, sehingga perlu dilakukan pemadaman bergilir.

"Dalam upaya menanggulangi persoalan ini, kami berupaya menambah daya listrik di berbagai daerah dengan total tambahan daya listrik sebesar 215 MW," kata dia.

Ia merincikan tambahan daya listrik itu diperoleh dari sejumlah pembangkit tenaga listrik, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) New Tarahan yang beroperasi Januari 2016 sebesar 30 MW, PLTMG Sutami 30 MW, Mobile Power Plant PLTMG 100 MW di lokasi PLTU Tarahan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 sebesar 55 MW, dan PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 MW baru beroperasi pada tahun 2017 nanti.

"Apabila sesuai dengan perencanaan, maka Lampung akan mendapatkan tambahan daya sebanyak 215 MW di tahun ini," ujarnya lagi.

Menanggapi persoalan kelistrikan di Lampung seperti belum teratasi itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melalui akun twitternya menegaskan tekad Pemprov Lampung untuk mencapai Lampung Mandiri Listrik 2019.

Gubernur Ridho pun menuliskan "Tahukah kamu, biarpet yang kamu rasakan di Lampung ini telah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu? Tahukah kamu untuk merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik baru butuh waktu setidaknya 4 tahun? Tahukah kamu bahwa Lampung sangat bergantung dari pasokan listrik Sumsel yang juga kadang mengalami defisit karena selain supply kepentingan wilayahnya sendiri juga supply Jambi dan Bengkulu?"

Setelah dilantik Ridho-Bakhtiar, mulai Oktober 2014, Pemprov Lampung mendorong dan koordinasi dengan PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang ditunjuk negara untuk kelola ketenagalistrikan di Indonesia agar dilakukan percepatan infrastrukturnya di Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah ditetapkan.

Ridho menjelaskan, pada Juni 2014 hingga sekarang, Pemprov Lampung melakukan inventarisasi permasalahan ketenagalistrikan baik ke PLN, pemerintah kabupaten, kementerian dan stekholder terkait.

Mulai Januari 2015 Pemprov Lampung melakukan inventory dan negosiasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

Dia menyebutkan, akan dibangun Independent Power Plant (IPP), Juni 2014 Pemprov mendukung dan memonitor PT PLN (Persero) dan PT Tanggamus Electric Power (PT TEP) menandatangani Power Purchase Agreement (PPA)/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik proyek pengembangan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Semangka, dengan kontrak kapasitas 2-27,7 megawatt (MW) dijadwalkan akan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2017/2018.

Ia menambahkan pula, MoU dg Senhua (BUMN China) untuk bangun Pembangkit Mine Mouth (PLTU Mulut Tambang) 2x350 MW - 6x350 MW, 13 Januari 2015, MoU dengan PT SS untuk pembangunan PLTG mulai dari 100 MW (11 Jan 2016), mendorong dan mendukung Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi PLTP Way Ratai kapasitas 105 MWe, mendorong dan mendukung penambahan kapasitas produksi PLTP Ulubelu (saat ini Unit 1 dan 2, 2 x 55 MW), PLTP Ulubelu unit 3 miliki kapasitas 55 MW dan ditargetkan mulai operasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada Agustus 2016, sementara unit 4 memiliki kapasitas 55 MW dan ditargetkan dapat COD pada Juni 2017.

Upaya selanjutnya, kata Ridho, mendorong percepatan pembangunan PLTP Rajabasa 2 x 110 MW, mendorong percepatan pembangunan PLTP Sekincau Selatan 2 x 110 MW, mendorong beberapa investor PLTG untuk kerja sama dengan PT PGN, mengingat stok gas PGN lebih dari 200 MMBTU yang setara dengan sekitar 800 MW, mendorong segera pembangunan PLTG di Lampung Timur (kerja sama PGN dengan PLN) kapasitas 2x50 MW dan 2x100 MW, mendorong PLN agar diadakan Mobile Power Plant, kapal pembangkit listrik.

Februari 2016 Pemprov Lampung mendapatkan persetujuan pasokan batu bara dua juta ton/tahun dari PT Bukit Asam (Persero) guna operasional pembangunan PLTU, dan PT BA bersedia untuk ikut berinvestasi di dalam pembangunan PLTU tersebut.

Selanjutnya, Pemprov Lampung mendorong penyelesaian pembangunan transimisi jalur timur, mendukung rencana PLN untuk mengadakan Program Jangka Pendek mengatasi defisit dengan Mobile Power Plant 100 MW yang akan beroperasi di bulan Juli 2016, kemudian PLN juga menyewa PLTMG, mendukung dan mendorong PLN merealisasikan serah terima PLTU Sebalang 200 MW agar dapat beroperasi pada tahun 2016, sehingga Provinsi Lampung dapat surplus energi listrik.

Rakor Gubernur Lampung dengan Dirut PLN (17 Februari 2016), untuk mengupayakan agar semua upaya IPP tersebut masuk dalam RUPTL PLN, dalam konsep Kemandirian Energi Lampung.

Jalur transmisi lintas timur segera terealisasi tanpa terlalu mengorbankan daerah Ketahanan Pangan Strategis dan daerah Pertahanan Udara Strategis (Lanud TNI AU Astra Ksetra Tulangbawang).

"Mengapa Pemprov Lampung mengutamakan kemandirian energi Lampung dibanding bergantung dari supply listrik dari Sumsel. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, apabila daerah Sumsel membutuhkan energi listrik yang lebih maka prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan Sumsel terlebih dahulu dan mengurangi supply ke daerah lain," ujar Ridho lagi.

Dalam mencapai kemandirian energi, khususnya kemandirian listrik itu, Pemprov Lampung tidak terbatas pada upaya dorong pembangunan ketenagalistrikan konvensional.

Pemprov juga mendorong kemandirian energi listrik terbarukan (renewable energy) yang berlandaskan "Kearifan Lokal" yang memanfaatkan biomassa dan minihidro.

Bahkan salah satu perusahaan di Lampung dengan dukungan Pemprov Lampung memperoleh penghargaan Energi Pratama dari Kementerian ESDM pada tahun 2015 atas upaya tersebut.

Pada APBD Provinsi Lampung tahun 2015, Gubernur Lampung melalui jajarannya memerintahkan pemberian bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 unit di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat, Pembengkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) PLTMH 2 unit di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Barat, biogas pada daerah-daerah sentra ternak.

APDB Provinsi Lampung 2016 dianggarkan pembangunan PLTMH, PLTS skala kecil untuk desa yang belum menikmati listrik, biogas @mridhoficardo juga mendorong investasi pembangunan "Solar Photovoltaic Power Plant" yang melibatkan investor Australia.

Inisiasi dan upaya yang dilakukan Gubernur Ridho dan jajaran Pemprov Lampung merupakan tindakan strategis membantu dan mendukung PLN selaku BUMN yang diamanatkan UU untuk mengelola ketenagalistrikan di Indonesia.

Situasi yang dihadapi saat ini menguatkan sinergi dan koordinasi antara Pemprov Lampung untuk pertama kalinya mengambil peran dan perhatian lebih besar (dibanding beberapa tahun sebelumnya) untuk mendorong PLN bersama-sama berupaya mencapai Kemandirian Energi di Provinsi Lampung.

"Tahun 2017 dan seterusnya, jika semua berjalan lancar, Insya Allah Masyarakat Lampung akan mulai bebas dari persoalan pemadaman listrik. Terang..!!!. Demikian tuit tentang #LampungMandiriListrik. Selamat sore. @mridhoficardo," kata Gubernur Ridho Ficardo tentang permasalahan kelistrikan beserta solusinya itu.

Kenapa Terjadi Pemadaman?
Berkaitan permasalahan kelistrikan di Lampung itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan justru mempertanyakan Provinsi Lampung memiliki sejumlah pembangkit listrik termasuk yang menggunakan sumber eneri panas bumi di Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, pembangkit listrik panas bumi lainnya yang tengah dibangun di kawasan Gunung Rajabasa serta pembangkit listrik yang menggunakan batu bara di Panjang.

Karena itu, pihaknya akan mengecek dan melakukan audensi dengan Dirut PT PLN, untuk mempertanyakan kenapa aliran listrik di Lampung sering padam, padahal daerah ini memiliki sejumlah pembangkit listrik.

"Saya akan secepatnya bertemu dengan Dirut PT PLN untuk mempertanyakan distribusi listrik di Lampung," katanya pula.

General Manager (GM) PT PLN Distribusi Lampung M Irwansyah Putra mengakui, selain masih mengalami defisit daya listrik, Lampung saat ini berada di posisi ke-2 tingkat kerugian terbanyak di antara PLN se-Indonesia. Penyebabnya adalah masih tingginya tingkat pencurian listrik di Lampung.

"Kerugian PLN Lampung adalah nomor dua terburuk di Indonesia. Karena itulah, tugas kami, kerja sama dengan Polda yakni melaksanakan operasi untuk berantas oknum pencurian listrik di Lampung ini," ujar Irwansyah dalam konferensi pers di ruang kerja Sekretaris Provinsi Lampung, Kamis (17/3) sore.

Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi berjanji akan menindaklanjuti masalah pencurian listrik dan berkoordinasi dengan PT PLN Lampung maupun Kepolisian Daerah Lampung.

Saat ini, Provinsi Lampung telah berusia 52 tahun.

Gubernur Ridho Ficardo menyebutkan pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional.

Pada 2015, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,13 persen (year on year) di atas angka pertumbuhan nasional 4,79 persen, kata Ridho pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-52 Provinsi Lampung, Jumat (18/3).

Ia menyebutkan, secara spasial, pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada posisi keempat di Sumatera setelah Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14 di bawah nasional yaitu sebesar 6,18.

"Untuk itu kita harus terus mengupayakan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Selain sektor pertanian juga pengembangan sektor jasa yang memiliki dampak pengganda yang lebih cepat perlu terus diupayakan. Seperti sektor pariwisata dengan potensi yang cukup besar," kata Gubernur itu pula.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berhasil ditekan. Saat ini persentase penduduk miskin menurun dari 14,21 persen menjadi 13,53 persen periode September 2014-September 2015, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,13 persen.

Tantangan yang harus dihadapi, adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat.

Sejumlah pihak mengingatkan pula, salah satu tantangan berat dan kendala peningkatan perekonomian Lampung adalah kondisi daya listrik yang masih defisit, sehingga mengganggu iklim usaha dan pengembangan bisnis maupun dunia industri di daerah ini yang masih mengandalkan listrik PLN.

Tanpa ketersediaan listrik yang diperlukan untuk pelanggan PLN kalangan masyarakat awam, pengusaha UMKM, perusahaan besar dan industri dan berbagai pihak lainnya, dipastikan pergerakan investasi dan ekonomi di Lampung akan menghadapi masalah. Produktivitas masyarakat pun akan anjlok.

Karena itu, apa pun dalih dan alasannya, saat ini warga Lampung tetap menuntut pemadaman aliran listrik segera dihentikan karena telah menimbulkan banyak kerugian.

Warga mendesak PLN Lampung segera mengatasinya dan Pemprov Lampung atau Gubernur Lampung juga dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan sebagai solusi terus berlanjut defisit daya listrik Lampung yang diperkirakan hingga Juli 2017 mendatang.

Mereka menyindir, Gubernur Lampung tak hanya berwacana untuk pencitraan saja terkait problem krisis daya listrik di daerah ini, tapi segera mengambil langkah nyata yang cepat dan tepat, sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat.

Pastinya, tanpa kesigapan langkah PT PLN bersama Pemprov Lampung dalam mengatasi krisis listrik di daerah ini, warga Lampung masih akan harus bersabar menunggu kondisi aliran listrik normal seperti sediakala tidak 'biarpet' lagi.

Akankah warga Lampung harus menunggu hingga 2017 seperti dijanjikan PT PLN Lampung saat daya listrik tidak mengalami defisit lagi, atau malah hingga 2019 saat Lampung Mandiri Listrik seperti digaungkan oleh Gubernur Lampung mulai terlihat hasilnya?

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.