Logo Header Antaranews Lampung

Gerakan Lampung Terang Benderang dan Kritik PLN

Sabtu, 19 Maret 2016 11:58 WIB
Image Print
"PLTU sebalang mengalami kerusakan sehingga terjadi defisit 200 MW, ditambah dengan Unit 4 di Tarahan yang juga bermasalah dan akhir-akhir ini mengalami kerusakan," ujarnya.

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Ribuan warga Provinsi Lampung pelanggan listrik PT PLN yang selama ini memendam kekesalan terus merasakan pemadaman aliran listrik, secara spontan berbondong-bondong berkumpul di pelataran Tugu Adipura Bandarlampung, Kamis (17/3) malam.

Tapi ribuan warga berbagai kalangan itu bukan hendak melakukan tindakan anarkis kepada PT PLN, mengingat kantor PT PLN berada tak jauh dari lokasi mereka berkumpul.

Mereka secara spontan melalui komunikasi melalui media sosial sepakat berkumpul untuk melakukan aksi damai Gerakan untuk Lampungku Terang Benderang, menyuarakan bersama-sama isi hati dan protes rakyat Lampung atas kondisi mati-hidup ("biarpet") aliran listrik PLN di daerah ini masih terus berlanjut tanpa kepastian kapan berakhir.

Warga Lampung kemudian mengajukan "petisi" dan menuntut PT PLN segera menghentikan pemadaman bergilir dan tidak lagi melakukannya.

Sejumlah aktivis dan tokoh pun berorasi dan mengungkapkan kejengkelan mereka atas kondisi kelistrikan di Lampung yang dinilai nyaris tanpa solusi dan sangat merugikan masyarakat daerah ini, baik secara sosial, ekonomi, dan berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Mati lampu membuat kalangan pengusaha kecil dan menengah serta besar di Lampung mengalami kerugian. Kalau pun mereka dapat menggunakan generator set (genset), justru menambah beban biaya listrik yang lebih tinggi, karena tetap harus membayar mahal rekening pemakaian listrik PLN dan menambah biaya ekstra penggunaan genset itu.

Persoalan kelistrikan di Provinsi Lampung pun terus mengemuka dan akhirnya menjadi perhatian besar berbagai pihak mulai rakyat kebanyakan hingga para petinggi di daerah dan negeri ini.

Warga Lampung itu menggalang petisi mempertanyakan kinerja manajemen PT PLN Distribusi Lampung dan mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi permasalahan kelistrikan di daerah ini.

Sejumlah tokoh dan aktivis serta kalangan profesional serta warga kebanyakan termasuk kalangan anak muda hadir dalam aksi malam 1.000 lilin sebagai wujud protes kepada PT PLN Lampung itu.

Berkaitan persoalan kelistrikan di Lampung itu, Gubernur M Ridho Ficardo sampai harus menjelaskan secara panjang lebar melalui akun twitternya@mridhoficardo tentang permasalahan kelistrikan serta program maupun solusi mengatasi defisit daya listrik di Lampung melalui Program Lampung Mandiri Listrik.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga putra Lampung pun ikut bereaksi, menyusul mendapati terjadi pemadaman aliran listrik saat sedang menggelar pertemuan di Lampung Selatan.

Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mendapat keluhan dari Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang adalah juga adik kandungnya tentang kondisi kelistrikan di Lampung belakangan sering mengalami mati-hidup (biarpet) itu.

Dia menjanjikan akan segera bertemu dengan Direktur Utama PT PLN untuk menanyakan permasalahan listrik di Lampung dan jalan keluarnya.

Ombudsman Perwakilan Lampung juga mengkritisi kinerja PT PLN Distribusi Lampung.

Berdasarkan pantauan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat empat masalah besar yang harus menjadi prioritas utama perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Empat masalah besar tersebut, menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Ahmad Saleh David Faranto adalah pertama, sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban mengumumkan kepada pengguna layanan jika ada kegiatan yang berpengaruh terhadap jalannya pelayanan, seperti pemadaman listrik karena gangguan alam atau pemeliharaan.

"PT PLN Distribusi Lampung terkait hal ini tidak tertib dan tidak jelas," ujarnya pula.

Kedua, kata David lagi, pengelolaan pengaduan/kehumasan, akibat tidak tertib dan tidak jelas tersebut pengelolaan pengaduan atau kehumasan yang dilakukan oleh PT PLN Distribusi Lampung tidak terukur, sehingga justru menimbulkan masalah baru, seperti kata masyarakat selama ini, kalau karena kemarau/kurang debit air, sekarang sudah musim hujan tapi kok masih ada pemadaman.

Ketiga, katanya pula, manajemen PT PLN Distribusi Lampung saat ini belum pernah secara masif dan meluas mempublikasikan penambahan jaringan listrik, pembangkit dan kerja sama terkait upaya mengatasi pemadaman listrik yang dialami masyarakat dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung atau pihak lain dengan perkembangan kemajuan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keempat, ujar David, performa kinerja manajemen PT PLN Distribusi Lampung terlihat sangat lemah, sehingga berpengaruh dalam mewujudkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat Lampung.

Akibat empat masalah tersebut, katanya pula, wajar saja mengundang reaksi masyarakat luas untuk menggalang dukungan perbaikan pelayanan publik melalui petisi Kepada PT PLN Distribusi Lampung.

Demi masyarakat, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran PT PLN Distribusi Lampung segera memperbaiki performa pelayanannya dengan tata kelola yang patut, terbuka, dan bermutu, kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung David Faranto pula.

Pemadaman Hingga 2017
Berkaitan pemadaman aliran listrik secara bergilir yang masih terus berlangsung itu, PT PLN Distribusi Lampung menyatakan pemadaman masih akan berlanjut setidaknya hingga Juli 2017, mengingat kondisi ketersediaan daya listrik di Provinsi Lampung masih terus mengalami defisit.

Hingga saat ini, sejumlah pelanggan listrik PT PLN Lampung di Bandarlampung dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Lampung terus mengeluhkan kondisi kelistrikan di daerah tersebut kerap mengalami pemadaman bergilir (biarpet), bahkan terjadi lebih dari satu kali selama beberapa jam setiap harinya.

Mereka mendesak PT PLN Lampung dan pihak berwenang lainnya untuk segera mengatasi permasalahan tersebut, mengingat pemadaman aliran listrik itu berdampak buruk dalam segala hal bagi masyarakat luas dan dunia usaha di daerah ini.

General Manajer PT PLN Distribusi Lampung M Irwansyah Putra mengatakan bahwa pemadaman aliran listrik secara bergilir di Lampung masih terus berlanjut hingga Juli 2017 lantaran masih terjadi defisit daya listrik di daerah ini hingga mencapai 200 megawatt (MW).

"Kondisi ini masih akan terus terjadi karena sejumlah pembangkit listrik PLN Distribusi Lampung masih mengalami kerusakan dan kendala," kata dia, saat konfrensi pers di Taman Santap Rumah Kayu Bandarlampung, Rabu (16/3).

Menurutnya, delapan pusat pembangkit listrik yang tersebar di Provinsi Lampung saat ini, hanya PLTU Sebalang yang belum bekerja maksimal atau tidak aktif, sehingga sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir.

Ia menyebutkan, delapan pembangkit listrik yang tersebar di Provinsi Lampung, yakni PLTU Tarahan dengan kapasitas daya listrik 2x100 MW, PLTU Sebalang 2x100 MW, PLTP Ulubelu 1 dan 2 kapasitas 2x55 MW, PLTA Besai 2x45 MW, PLTA Batutegi 2x45 MW, serta PLTD Tarahan 3 dan 4 masing-masing berkapasitas 2x100 MW.

"Secara total pembangkit di Lampung mampu menghasilkan sekitar 890 MW daya listrik, dengan catatan seluruh pembangkit itu bekerja dengan normal," ujarnya.

Namun, Irwansyah mengatakan, sejumlah gangguan kerap terjadi pada pembangkit tersebut.

"PLTU sebalang mengalami kerusakan sehingga terjadi defisit 200 MW, ditambah dengan Unit 4 di Tarahan yang juga bermasalah dan akhir-akhir ini mengalami kerusakan," ujarnya.

Deputi Manager Pengendalian Operasi Distribusi PT PLN Distribusi Lampung A Agus Alhasewi menambahkan kondisi terkini listrik Lampung terdapat beberapa penyebab pemadaman aliran listrik, yakni defisit daya listrik, adanya pemeliharaan pembangkit, dan gangguan pada pembangkit serta jaringan interkoneksi listrik ke Lampung itu, sehingga perlu dilakukan pemadaman bergilir.

"Dalam upaya menanggulangani persoalan ini, kami berupaya menambah daya listrik di berbagai daerah dengan total tambahan daya listrik sebesar 215 MW," kata dia.

Ia merincikan, tambahan daya listrik itu diperoleh dari sejumlah pembangkit tenaga listrik, di antaranya PLTMG New Tarahan yang beroperasi Januari lalu sebesar 30 MW, PLTMG Sutami 30 MW, Mobile Power Plant PLTMG 100 MW di lokasi PLTU Tarahan, PLTP Ulubelu Unit 3 sebesar 55 MW, dan PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 MW baru beroperasi pada tahun 2017 nanti.

"Apabila sesuai dengan perencanaan, maka Lampung akan mendapatkan tambahan daya sebanyak 215 MW di tahun ini," ujarnya.

Elemen masyarakat Lampung yang menggelar Gerakan untuk Lampungku Terang Benderang dalam aksi bersama di Tugu Adipura Bandarlampung Kamis (17/3) malam pukul 19.30 WIB, menyalakan 1.000 lilin dan berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa agar membuka hati mereka dan mengembalikan cahaya penerangan kepada kita semua masyarakat Lampung seluruhnya.

Sejumlah pihak juga sedang menggalang penandatanganan petisi atas kinerja PLN Lampung yang dinilai sangat buruk, dan sudah berjalan di kampus-kampus se-Lampung, selain mengajukan gugatan hukum ke pengadilan.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menanggapi masalah itu, berharap PT PLN bisa segera mengatasi masalah kelistrikan di daerah ini, dan mendukung PLN terus memberikan pelayan terbaik bagi kelistrikan di Lampung.

Ridho berharap PLN bisa segera mengatasi masalah kelistrikan itu dan terus mendukung agar PLN terus berupaya memberikan pelayan terbaik untuk kelistrikan di Lampung.

Secara lebih detail, Gubernur Ridho, melalui akun twitternya menyampaikan langkah Menuju Kemandirian Energi Listrik di Lampung 2019 itu.

Namun pencapaian kemandirian listrik itu tidak mungkin dicapai dalam waktu dekat, mengingat musti dijalankan dengan perencanaan setidaknya dalam empat tahun ke depan.

Lantas, bagaimana upaya mencapainya agar warga Lampung tidak lagi merasakan akibat buruk pemadaman aliran listrik seperti terus dialami hingga saat ini?



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026