Adhie Massardi: Pejabat harus sadar waktunya diganti

id adhie massardi, juru bicara gusdur

...Kenyataan seperti ini harus disadari oleh siapa saja. Presiden bisa melakukan pergantian pejabat kapan saja...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Aktivis dari Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Massardi menilai di tengah beredarnya kabar perombakan kabinet (reshuffle) jilid dua maka sudah sepatutnya pejabat yang memiliki kinerja buruk harus sadar waktunya untuk diganti.

"Kenyataan seperti ini harus disadari oleh siapa saja. Presiden bisa melakukan pergantian pejabat kapan saja," ujar Mantan Juru Bicara Mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, apabila menteri atau pejabat pemerintahan diketahui memiliki performa yang buruk maka Presiden harus segera menggantinya tanpa harus menunggu masa jabatannya selesai.

"Asalkan harus diingat, Presiden juga harus menjaga komunikasi antarperangkat pemerintahan dengan baik. Sehingga masing-masing pihak tahu apakah ada yang salah dan perlu diperbaiki," tukasnya menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada satu tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak hal yang terjadi.

Oleh karena itu, jika "reshuffle" jilid dua benar-benar dilaksanakan maka Presiden harus memiliki keputusan yang matang.

"Presiden pasti bisa melihat bagaimana kinerja orang-orang di sekitarnya. Sudah tahu mana yang punya roh Nawacita atau Trisakti, seharusnya kinerja pada tahun kedua pun akan lebih baik dari sebelumnya," tutur Adhie.

Dia pun menilai, "reshuffle juga akan berdampak pada tumbuhnya gagasan dan semangat baru bagi kemajuan pembangunan nasional.

"Kita ingat pemerintahan ke belakang, tidak ada kemajuan. Tapi itu berubah sejak ada reshuffle Agustus kemarin. Reshuffle ada kecenderungan memunculkan ide dan gagasan baru," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai perombakan atau "reshuffle" kabinet harus dilakukan Presiden Jokowi sebelum akhir tahun, agar tidak mengganggu akselerasi ekonomi nasional.

"Jika memang akan melakukan 'reshuffle' (jilid dua) maka harus selesai sebelum akhir tahun ini, karena tahun depan ada pembahasan APBN baru dan pemerintah harus mengakselerasi ekonomi," kata Djayadi Hanan di Jakarta, Selasa.
 
Pewarta :
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar