Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Bupati Lampung Barat Provinsi Lampung Mukhlis Basri menyampaikan program prioritas pemerintahan dan pembangunan daerahnya dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bersama bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
Bupati Mukhlis Basri yang menghadiri kegiatan itu, didampingi Kepala Bappeda Okmal dan Kabag Humas dan Protokol Lampung Barat Burlianto Eka Putra, saat dihubungi dari Bandarlampung, menjelaskan sejumlah prioritas pembangunan yang disampaikan antara lain bidang kedaulatan pangan, insfrastruktur, serta sumber daya alam dan energi.
Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat itu menjelaskan, bidang kedaulatan pangan memprioritaskan irigasi dengan luas lahan baku sawah 13.701 ha (irigasi 11.256 Ha, non-irigasi 2.445 Ha) serta kopi dengan potensi luas areal kopi robusta 53.559,5 Ha data tahun 2013 dan potensi produksi kopi robusta 48.098,7 ton, sehingga hasil produksi kopi robusta Lampung Barat menjadi bagian dalam indikasi geografis kopi robusta Lampung.
"Sedangkan bidang infrastuktur untuk meningkatkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional ruas Sp Soekarno-batas Provinsi Sumatera Selatan serta jalan kabupaten menjadi jalan provinsi ruas Lombok-Melesom, ruas Sekuting-Sukarame-Sp Seblat," kata Mukhlis di hadapan 514 bupati/wali kota yang menghadiri acara pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Pada bidang sumberdaya alam, kata dia lagi, Lampung Barat memprioritaskan pengembangan Kebun Raya Liwa (KRL) di Kecamatan Balik Bukit dengan Luas lebih kurang 86 ha, dan direncanakan dimulai pada Juli 2015 sehingga pada 2017 pencanangan KRL dapat dilaksanakan.
Bupati memaparkan pula pengembangan pariwisata dengan KWT Seminung Lombok Resort, Wisata Alam Pekon Hujung, dan Arung Jeram Way Besai.
Begitu pula pengembangan energi panas bumi (geothermal) sebagai potensi energi kelistrikan, yaitu pemanfaatan panas bumi Danau Ranau dengan potensi 210 MWe serta geothermal Sekincau Selatan dengan prakiraan potensi 480 MWe.
"Penyampaian prioritas pemerintahan dan pembangunan dalam pertemuan ini, diharapkan pemerintah pusat dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaannya sehingga yang diinginkan Pemkab Lampung Barat dapat terwujud dengan baik demi kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat menjelaskan, Bupati Lampung Barat masuk kelompok II dari pelaksanaan pemaparan yang dibagi menjadi IV kelompok bersama kabupaten/wali kota se-Lampung, Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Berita Terkait
Sri Mulyani jawab isu mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 12:02 Wib
Arinal : Lamban Sabah Resto harus hadirkan masakan khas Lampung
Minggu, 18 Juni 2023 14:05 Wib
Terdakwa kasus suap Unila Heryandi dan M Basri divonis 4 tahun 6 bulan penjara
Kamis, 25 Mei 2023 16:32 Wib
Saksi sebut M Basri minta jejak digital mahasiswa titipan Unila dihapus
Selasa, 24 Januari 2023 18:16 Wib
Saksi M Basri terima Rp780 juta uang titipan penerimaan mahasiswa baru
Rabu, 14 Desember 2022 15:01 Wib
Bachtiar Basri dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus gratifikasi
Selasa, 26 Oktober 2021 14:07 Wib
Ulama kharismatik Lebak KH Hasan Basri dukung calon Kapolri
Jumat, 15 Januari 2021 18:15 Wib
Mukhlis Basri bersama warga bersihkan DAS dan tanam pohon
Senin, 11 Januari 2021 8:27 Wib