Dinsos Bangka: 35 ribu warga keluar dari peserta BPJS Kesehatan
Sabtu, 9 November 2024 13:15 WIB
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa. (ANTARA/Kasmono)
Sungailiat (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat 35 ribu warga di daerah itu keluar dari kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena faktor ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa di Sungailiat, Sabtu, menyebut 35 ribu warga yang keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan karena faktor ekonomi tersebar di sejumlah kecamatan dan desa.
"Meskipun puluhan ribu warga tersebut sudah keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kami mengupayakan membantu mereka memperoleh hak dasar layanan kesehatan dengan memasukkan ke dalam Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)," kata dia.
Ia mengatakan PBI JK merupakan program pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial RI dan sebelumnya Pj Bupati Bangka M Haris sudah menghadap langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf, membahas usulan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Bangka.
"Dari pertemuan tersebut diketahui Menteri Sosial akan menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Bangka," katanya.
Ia mengatakan realisasi program PBI JK baru akan dilaksanakan tahun 2025 sementara sampai akhir 2024 program bantuan iuran kesehatan masih ditanggung Dinas Sosial Kabupaten Bangka meskipun dengan keterbatasan anggaran.
"Kami mengusulkan bantuan PBI JK ke pemerintah pusat karena kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk membantu iuran BPJS Kesehatan kepada puluhan ribu warga," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat kurang mampu di tengah kondisi ekonomi yang menurun.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa di Sungailiat, Sabtu, menyebut 35 ribu warga yang keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan karena faktor ekonomi tersebar di sejumlah kecamatan dan desa.
"Meskipun puluhan ribu warga tersebut sudah keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kami mengupayakan membantu mereka memperoleh hak dasar layanan kesehatan dengan memasukkan ke dalam Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)," kata dia.
Ia mengatakan PBI JK merupakan program pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial RI dan sebelumnya Pj Bupati Bangka M Haris sudah menghadap langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf, membahas usulan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Bangka.
"Dari pertemuan tersebut diketahui Menteri Sosial akan menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Bangka," katanya.
Ia mengatakan realisasi program PBI JK baru akan dilaksanakan tahun 2025 sementara sampai akhir 2024 program bantuan iuran kesehatan masih ditanggung Dinas Sosial Kabupaten Bangka meskipun dengan keterbatasan anggaran.
"Kami mengusulkan bantuan PBI JK ke pemerintah pusat karena kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk membantu iuran BPJS Kesehatan kepada puluhan ribu warga," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat kurang mampu di tengah kondisi ekonomi yang menurun.
Pewarta : Kasmono
Editor : Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemkot Bandarlampung beri bantuan perlengkapan sekolah untuk 18 ribu siswa
26 January 2026 21:09 WIB
Sebanyak 23 ribu ijazah siswa tertahan di sekolah di Lampung telah dibagikan
30 December 2025 22:40 WIB
Terpopuler - Seputar Daerah
Lihat Juga
Gubernur DKI Jakarta sampaikan duka cita pada pengendara mobil yang tewas saat macet
23 January 2026 11:36 WIB