Bandarlampung (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Yusuf Wibisono mengharapkan adanya pembenahan struktural mulai hulu hingga hilir agar pasokan beras tetap terjaga dan harganya tetap stabil di pasaran.
Menurut dia, pembenahan struktural tersebut penting agar produksi maupun distribusi beras tidak terganggu faktor internal maupun eksternal seperti cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan harga.
"Jatuhnya produksi beras nasional ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas beras nasional dalam beberapa tahun terakhir," katanya dalam pernyataan di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan produksi beras nasional sedang mengalami kecenderungan penurunan karena faktor iklim, seperti el nino yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, telah mempengaruhi musim panen.
Namun, menurut dia, cuaca bukanlah faktor utama dari kenaikan harga beras yang masih terjadi, karena masih ada permasalahan terkait prosedur penyimpanan di gudang hingga distribusi kepada masyarakat.
"Bila di awal 2022, rata-rata beras tercatat di kisaran Rp11.750 per kilogram, kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kilogram," kata Direktur Lembaga Kajian Next Policy ini.
Pembenahan struktural untuk pemenuhan produksi beras dari dalam negeri mendesak dilaksanakan, mengingat pemenuhan impor beras dari luar negeri saat ini sedang menjadi sorotan karena adanya dugaan permasalahan tata kelola pengadaan.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Dugaan kerugian demurrage muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda tambahan di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan yang mengikuti proses lelang lanjutan umumnya hanya mencapai 40-50 perusahaan, seiring dengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.
Menurut dia, pembenahan struktural tersebut penting agar produksi maupun distribusi beras tidak terganggu faktor internal maupun eksternal seperti cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan harga.
"Jatuhnya produksi beras nasional ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas beras nasional dalam beberapa tahun terakhir," katanya dalam pernyataan di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan produksi beras nasional sedang mengalami kecenderungan penurunan karena faktor iklim, seperti el nino yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, telah mempengaruhi musim panen.
Namun, menurut dia, cuaca bukanlah faktor utama dari kenaikan harga beras yang masih terjadi, karena masih ada permasalahan terkait prosedur penyimpanan di gudang hingga distribusi kepada masyarakat.
"Bila di awal 2022, rata-rata beras tercatat di kisaran Rp11.750 per kilogram, kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kilogram," kata Direktur Lembaga Kajian Next Policy ini.
Pembenahan struktural untuk pemenuhan produksi beras dari dalam negeri mendesak dilaksanakan, mengingat pemenuhan impor beras dari luar negeri saat ini sedang menjadi sorotan karena adanya dugaan permasalahan tata kelola pengadaan.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Dugaan kerugian demurrage muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda tambahan di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan yang mengikuti proses lelang lanjutan umumnya hanya mencapai 40-50 perusahaan, seiring dengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.