KSAD tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Selasa, 23 Januari 2024 5:38 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menegaskan bahwa prajurit TNI AD memegang teguh komitmen netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak ikut berkampanye.
“Kalau kami di tentara, yang sering sudah saya sampaikan, bahwa kami sudah komit untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Karena kami (kalau) berkampanye pun, ndak ikut pemungutan suara soalnya, jadi netral saja sekalian,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
Sampai dengan saat ini, tutur Maruli, TNI AD belum mendapatkan pengaduan yang jelas buktinya bahwa terdapat prajurit TNI AD berpihak ke kandidat tertentu atau tidak netral dalam Pemilu 2024.
“Tidak ada pengaduan yang miliki bukti dan saksi bahwa TNI ikut serta dalam kampanye ini. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Lebih lanjut, Maruli menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk. Bahkan, prajurit yang terbukti tidak netral akan langsung diberi sanksi.
“Semua itu akan kami tindak lanjuti dan itu jelas-jelas ada tindak lanjut. Paling tidak, kalau dia punya jabatan, itu pasti kita segera langsung me-non job, kita pasti panggil langsung,” tegas KSAD.
Di samping itu, TNI AD juga senantiasa melakukan evaluasi internal terkait potensi pelanggaran aspek netralitas tersebut.
Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat
“Sebetulnya internal kami mengevaluasi, kira-kira ini ada perkembangan ke arah mana. Secara intelijen kami sudah ada, mengarah karena satu suku lah, sudah ngomong lah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspose media, langsung kita lakukan tindakan,” ucap dia.
Lebih lanjut, KSAD mengatakan pihaknya telah memiliki posko pengaduan jika masyarakat mendapati adanya dugaan prajurit tidak netral.
“Langsung ke Kadispen (kepala dinas penerangan) saja. Di daerah juga sudah ada. Nanti, tolong disosialisasikan juga ya para Kapendam (kepala penerangan kodam), Kapenrem (kepala penerangan komando resort militer) supaya menerima aduan-aduan dari semua,” ujar Maruli.
Baca juga: Gibran pertontonkan debat jadi ajang umbar niretika
Baca juga: Anies Baswedan sebut Imin dan Mahfud miliki kesamaan etika dalam debat
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
“Kalau kami di tentara, yang sering sudah saya sampaikan, bahwa kami sudah komit untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Karena kami (kalau) berkampanye pun, ndak ikut pemungutan suara soalnya, jadi netral saja sekalian,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
Sampai dengan saat ini, tutur Maruli, TNI AD belum mendapatkan pengaduan yang jelas buktinya bahwa terdapat prajurit TNI AD berpihak ke kandidat tertentu atau tidak netral dalam Pemilu 2024.
“Tidak ada pengaduan yang miliki bukti dan saksi bahwa TNI ikut serta dalam kampanye ini. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Lebih lanjut, Maruli menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk. Bahkan, prajurit yang terbukti tidak netral akan langsung diberi sanksi.
“Semua itu akan kami tindak lanjuti dan itu jelas-jelas ada tindak lanjut. Paling tidak, kalau dia punya jabatan, itu pasti kita segera langsung me-non job, kita pasti panggil langsung,” tegas KSAD.
Di samping itu, TNI AD juga senantiasa melakukan evaluasi internal terkait potensi pelanggaran aspek netralitas tersebut.
Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat
“Sebetulnya internal kami mengevaluasi, kira-kira ini ada perkembangan ke arah mana. Secara intelijen kami sudah ada, mengarah karena satu suku lah, sudah ngomong lah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspose media, langsung kita lakukan tindakan,” ucap dia.
Lebih lanjut, KSAD mengatakan pihaknya telah memiliki posko pengaduan jika masyarakat mendapati adanya dugaan prajurit tidak netral.
“Langsung ke Kadispen (kepala dinas penerangan) saja. Di daerah juga sudah ada. Nanti, tolong disosialisasikan juga ya para Kapendam (kepala penerangan kodam), Kapenrem (kepala penerangan komando resort militer) supaya menerima aduan-aduan dari semua,” ujar Maruli.
Baca juga: Gibran pertontonkan debat jadi ajang umbar niretika
Baca juga: Anies Baswedan sebut Imin dan Mahfud miliki kesamaan etika dalam debat
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Pewarta : Fath Putra Mulya
Editor : Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kapolda Lampung tegaskan netralitas Polri harga mati dan demokrasi harus terjaga
12 November 2024 12:19 WIB, 2024
Pj Sekda Lamteng hadiri rakor penguatan dan komitmen serta netralitas ASN pada Pilkada 2024
17 October 2024 7:50 WIB, 2024
Bawaslu panggil tiga kades di Lampung Selatan diduga langgar netralitas
09 October 2024 15:12 WIB, 2024
Apel mingguan, Plt Bupati Pandu Kesuma Dewangsa ingatkan soal netralitas ASN
07 October 2024 17:31 WIB, 2024
Pj. Wali Kota Bandarlampung: Netralitas ASN prioritas utama pada pilkada
26 September 2024 15:38 WIB, 2024
Pj Gubernur Lampung minta penjabat kepala daerah pantau netralitas pilkada
25 September 2024 16:30 WIB, 2024
Terpopuler - TNI-Polri
Lihat Juga
Kodam XXI/Radin Inten luncurkan aplikasi Centurion 21 untuk ketahanan pangan
29 January 2026 21:50 WIB
Kodam XXI terjunkan prajurit redam konflik gajah dan warga di Lampung Timur
26 January 2026 11:11 WIB
Asah profesionalisme, Kapolda Lampung pimpin latihan menembak di Satbrimobda
22 January 2026 20:33 WIB
KPK jerat Yaqut dan Gus Alex karena rugikan negara, BPK masih hitung kerugian
09 January 2026 18:28 WIB