Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud MD akan membuat indikator kerja utama atau key performance indicator (KPI) kabinetnya untuk dinilai oleh rakyat, jika terpilih memenangi Pilpres 2024
"Sebenarnya, di depan, kami juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kami buat, maka kemudian publik diminta menilai," kata Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1).
Ganjar menambahkan rakyat dapat memviralkan kinerja jajaran di kabinetnya, sehingga KPI para menterinya, termasuk menteri dari partai, bisa berdampak buruk. Sehingga, lanjutnya, para pimpinan partai politik akan diharuskan untuk membuat kontrak kerja.
"Viralisme, viralisme. Maka, semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, KPI-mu buruk loh. Terbayangkan enggak kalau kontrak kerjanya itu di depan? Suruh pimpinan partainya tanda tangan," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar mengungkapkan ada dua cara untuk menentukan kandidat menteri dalam kabinetnya, salah satunya dengan mengupayakan kabinet zaken, suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.
"Yang pertama adalah zaken kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count (hitung cepat) dan kemudian menang satu putaran, maka ada waktu delapan bulan. Ada waktu delapan bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kami cicil. Kami menghitung betul secara teknokratis," tuturnya.
Langkah kedua ialah meminta partai politik menyiapkan seorang menteri yang ahli atau sesuai dengan keinginan Ganjar-Mahfud.
"Sebenarnya, di depan, kami juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kami buat, maka kemudian publik diminta menilai," kata Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1).
Ganjar menambahkan rakyat dapat memviralkan kinerja jajaran di kabinetnya, sehingga KPI para menterinya, termasuk menteri dari partai, bisa berdampak buruk. Sehingga, lanjutnya, para pimpinan partai politik akan diharuskan untuk membuat kontrak kerja.
"Viralisme, viralisme. Maka, semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, KPI-mu buruk loh. Terbayangkan enggak kalau kontrak kerjanya itu di depan? Suruh pimpinan partainya tanda tangan," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar mengungkapkan ada dua cara untuk menentukan kandidat menteri dalam kabinetnya, salah satunya dengan mengupayakan kabinet zaken, suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.
"Yang pertama adalah zaken kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count (hitung cepat) dan kemudian menang satu putaran, maka ada waktu delapan bulan. Ada waktu delapan bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kami cicil. Kami menghitung betul secara teknokratis," tuturnya.
Langkah kedua ialah meminta partai politik menyiapkan seorang menteri yang ahli atau sesuai dengan keinginan Ganjar-Mahfud.