Ganjar berjanji kinerja menteri dinilai berdasarkan KPI
Selasa, 9 Januari 2024 11:26 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, saat mendengarkan pertanyaan salah satu pendiri gerakan Bijak Memilih Andhyta Firselly Utama (kiri) di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2023). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud MD akan membuat indikator kerja utama atau key performance indicator (KPI) kabinetnya untuk dinilai oleh rakyat, jika terpilih memenangi Pilpres 2024
"Sebenarnya, di depan, kami juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kami buat, maka kemudian publik diminta menilai," kata Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1).
Ganjar menambahkan rakyat dapat memviralkan kinerja jajaran di kabinetnya, sehingga KPI para menterinya, termasuk menteri dari partai, bisa berdampak buruk. Sehingga, lanjutnya, para pimpinan partai politik akan diharuskan untuk membuat kontrak kerja.
"Viralisme, viralisme. Maka, semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, KPI-mu buruk loh. Terbayangkan enggak kalau kontrak kerjanya itu di depan? Suruh pimpinan partainya tanda tangan," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar mengungkapkan ada dua cara untuk menentukan kandidat menteri dalam kabinetnya, salah satunya dengan mengupayakan kabinet zaken, suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.
"Yang pertama adalah zaken kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count (hitung cepat) dan kemudian menang satu putaran, maka ada waktu delapan bulan. Ada waktu delapan bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kami cicil. Kami menghitung betul secara teknokratis," tuturnya.
Langkah kedua ialah meminta partai politik menyiapkan seorang menteri yang ahli atau sesuai dengan keinginan Ganjar-Mahfud.
"Sebenarnya, di depan, kami juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kami buat, maka kemudian publik diminta menilai," kata Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1).
Ganjar menambahkan rakyat dapat memviralkan kinerja jajaran di kabinetnya, sehingga KPI para menterinya, termasuk menteri dari partai, bisa berdampak buruk. Sehingga, lanjutnya, para pimpinan partai politik akan diharuskan untuk membuat kontrak kerja.
"Viralisme, viralisme. Maka, semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, KPI-mu buruk loh. Terbayangkan enggak kalau kontrak kerjanya itu di depan? Suruh pimpinan partainya tanda tangan," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar mengungkapkan ada dua cara untuk menentukan kandidat menteri dalam kabinetnya, salah satunya dengan mengupayakan kabinet zaken, suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.
"Yang pertama adalah zaken kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count (hitung cepat) dan kemudian menang satu putaran, maka ada waktu delapan bulan. Ada waktu delapan bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kami cicil. Kami menghitung betul secara teknokratis," tuturnya.
Langkah kedua ialah meminta partai politik menyiapkan seorang menteri yang ahli atau sesuai dengan keinginan Ganjar-Mahfud.
Pewarta : Rio Feisal
Editor : Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar, Mahfud: Saya sedang umroh
17 February 2024 17:40 WIB, 2024
Ganjar temui WALHI bahas kebijakan soal lingkungan termasuk hilirisasi rempah
09 February 2024 6:11 WIB, 2024
Hajatan Rakyat di Banyuwangi dihadiri ratusan ribu pendukung Ganjar-Mahfud
09 February 2024 5:43 WIB, 2024
Terpopuler - Pemilu
Lihat Juga
Terkait kebocoran DPT Pemilu 2024, Ketua KPU disidang kode etik di DKPP
28 February 2024 13:13 WIB, 2024
Petugas panwas distrik hilang di Papua Tengah, Bawaslu: Kami berharap ditemukan
27 February 2024 17:09 WIB, 2024
Kata pengamat, hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat
27 February 2024 14:40 WIB, 2024
Gibran belum ingin ungkap kementerian baru bidangi makan siang gratis
26 February 2024 12:02 WIB, 2024