Pangkalpinang (ANTARA) - PT ThorCon Power Indonesia telah menyiapkan dana investasi Rp17 triliun untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) di Pulau Gelasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kami mengharapkan kepastian hukum dari pemerintah pusat terkait PLTT di Pulau Gelasa ini," kata Direktur Operasi PT. ThorCon Power Indonesia Bob S. Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dana investasi sebesar Rp17 triliun yang telah disiapkan untuk pembangunan PLTT di Pulau Gelasa Provinsi Kepulauan Babel ini tidak mungkin digelontorkan tanpa kepastian hukum dari pemerintah pusat.
"Kami mengharapkan pemerintah untuk memberikan payung Perpres, agar perubahan-perubahan terkait tata ruang yang dilakukan oleh pemprov dapat dipayungi oleh Perpres," ujarnya.
Menurut dia, saat ini Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merevisi ketetapan penting menyangkut posisi energi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN)
"Yang pasti dengan adanya climate change dan kebijakan dunia internasional, pembangkit listrik tenaga batubara yang menyumbang 68 persen listrik Indonesia harus ditutup bertahap di 2040. Oleh karena itu, dibutuhkan transisi ke energi lain yang memberikan nilai ekonomis dan kebermanfaatan yang sama atau lebih besar," jelasnya.
"Kami mengharapkan kepastian hukum dari pemerintah pusat terkait PLTT di Pulau Gelasa ini," kata Direktur Operasi PT. ThorCon Power Indonesia Bob S. Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dana investasi sebesar Rp17 triliun yang telah disiapkan untuk pembangunan PLTT di Pulau Gelasa Provinsi Kepulauan Babel ini tidak mungkin digelontorkan tanpa kepastian hukum dari pemerintah pusat.
"Kami mengharapkan pemerintah untuk memberikan payung Perpres, agar perubahan-perubahan terkait tata ruang yang dilakukan oleh pemprov dapat dipayungi oleh Perpres," ujarnya.
Menurut dia, saat ini Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merevisi ketetapan penting menyangkut posisi energi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN)
"Yang pasti dengan adanya climate change dan kebijakan dunia internasional, pembangkit listrik tenaga batubara yang menyumbang 68 persen listrik Indonesia harus ditutup bertahap di 2040. Oleh karena itu, dibutuhkan transisi ke energi lain yang memberikan nilai ekonomis dan kebermanfaatan yang sama atau lebih besar," jelasnya.