Mahfud MD: Penasihat Saber Pungli malah jadi sasaran pungli
Jumat, 24 September 2021 18:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan awak media seusai acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten Kota Bebas dari Pungli, di Gedhong Pracimasana, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (24/9/2021). ANTARA/Luqman Hakim
Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan Penasihat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Prof Imam Prasodjo menjadi sasaran pungli saat memagari lahan miliknya.
"Minggu yang lalu seorang penasihat Saber Pungli malah dipungli oleh seorang ketua RW. Dia tidak tahu kalau dia memang Penasihat Saber Pungli Prof Imam Prasodjo," kata Mahfud MD saat acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten Kota Bebas dari Pungli, di Kepatihan Pemda DIY, Jumat.
Mahfud menceritakan Penasihat Satgas Saber Pungli Prof Imam Prasodjo dimintai pungutan saat hendak memagari sebidang tanah miliknya yang akan digunakan untuk keperluan lingkungan hidup.
"Bersama Menteri Lingkungan Hidup juga di situ bangun kompleks untuk lingkungan hidup dan tanahnya sudah hak milik, dipagar, lalu diperas oleh ketua RW," ujar Mahfud.
Baca juga: Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni
Mendengar kabar itu, ia kemudian meminta Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Agung Makbul untuk memastikan kebenaran kejadian itu. "Benar Pak itu ada," kata Mahfud menirukan laporan Agung Makbul.
Mahfud mengatakan bahwa praktik pungutan liar saat ini telah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik.
Ia menyadari kasus pungli sangat merebak setidaknya sampai dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang Saber Pungli.
"Ini tidak hanya terjadi di kementerian dan lembaga, namun berkembang bahkan pada level terkecil hingga RT/RW sekalipun," ujar dia.
Baca juga: Tinjau pelayanan uji KIR, Bupati Musa Ahmad minta tidak ada pungli
Pemerintah, kata Mahfud, memandang bahwa Satgas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.
"Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Agung Budi Maryoto menyebutkan sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada 28 Oktober 2016 telah menerima sebanyak 37.854 laporan atau aduan masyarakat.
Adapun kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan, antara lain operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 43.953 kegiatan dengan tersangka sejumlah 62.375 orang, dan barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak sekitar Rp325 miliar.
"Minggu yang lalu seorang penasihat Saber Pungli malah dipungli oleh seorang ketua RW. Dia tidak tahu kalau dia memang Penasihat Saber Pungli Prof Imam Prasodjo," kata Mahfud MD saat acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten Kota Bebas dari Pungli, di Kepatihan Pemda DIY, Jumat.
Mahfud menceritakan Penasihat Satgas Saber Pungli Prof Imam Prasodjo dimintai pungutan saat hendak memagari sebidang tanah miliknya yang akan digunakan untuk keperluan lingkungan hidup.
"Bersama Menteri Lingkungan Hidup juga di situ bangun kompleks untuk lingkungan hidup dan tanahnya sudah hak milik, dipagar, lalu diperas oleh ketua RW," ujar Mahfud.
Baca juga: Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni
Mendengar kabar itu, ia kemudian meminta Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Agung Makbul untuk memastikan kebenaran kejadian itu. "Benar Pak itu ada," kata Mahfud menirukan laporan Agung Makbul.
Mahfud mengatakan bahwa praktik pungutan liar saat ini telah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik.
Ia menyadari kasus pungli sangat merebak setidaknya sampai dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang Saber Pungli.
"Ini tidak hanya terjadi di kementerian dan lembaga, namun berkembang bahkan pada level terkecil hingga RT/RW sekalipun," ujar dia.
Baca juga: Tinjau pelayanan uji KIR, Bupati Musa Ahmad minta tidak ada pungli
Pemerintah, kata Mahfud, memandang bahwa Satgas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.
"Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Agung Budi Maryoto menyebutkan sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada 28 Oktober 2016 telah menerima sebanyak 37.854 laporan atau aduan masyarakat.
Adapun kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan, antara lain operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 43.953 kegiatan dengan tersangka sejumlah 62.375 orang, dan barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak sekitar Rp325 miliar.
Pewarta : Luqman Hakim
Editor : Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mahfud mendorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
21 February 2024 5:39 WIB, 2024
Empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar, Mahfud: Saya sedang umroh
17 February 2024 17:40 WIB, 2024
Terpopuler - Pemerintah/Dewan/Peradilan
Lihat Juga
Kejati Lampung susun berkas perkara korupsi tiga ASN Kejari Bandarlampung
25 March 2023 13:38 WIB, 2023
Zulkifli sebut anggaran buka puasa bersama pejabat dialihkan untuk rakyat
24 March 2023 21:27 WIB, 2023
Gub Jateng Ganjar Pranowo tolak Israel berlaga pada Piala Dunia U-20 Indonesia
24 March 2023 4:43 WIB, 2023
Pramono Anung: Larangan buka puasa bersama hanya untuk pejabat pemerintahan
23 March 2023 19:12 WIB, 2023
Tiga narapidana teroris di Lapas Rajabasa ucap ikrar setia kepada NKRI
21 March 2023 12:45 WIB, 2023