Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan mahasiswa harus mengedepankan dialog dibandingkan dengan melakukan aksi unjuk rasa.

"Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus mengedepankan dialog, jangan dilakukan dengan unjuk rasa," ujar dia, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pemkot Malang dialog dengan mahasiswa asal Papua

Nasir menambahkan dirinya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, yang meminta agar mahasiswa diajak dialog dengan baik dan jangan sampai turun ke jalan.

Menurut dia, jika ada yang tidak sesuai konstitusi maka harus diselesaikan dengan dialog.

"Presiden Jokowi Widodo telah memerintahkan untuk melakukan dialog-dialog akademis untuk menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat lainnya," kata dia.
Baca juga: BEM Unila Gelar Dialog Kebangsaan


Pendekatan dialog akademis dinilai lebih tepat untuk membahas sebuah gagasan dan juga dapat menghindarkan mahasiswa dari unjuk rasa terbuka yang rentan disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menteri Nasir menyampaikan saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memenuhi tuntutan mahasiswa, mencakup menunda pengesahan dan akan membahas kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba), dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Selain itu, oknum dan perusahaan yang terlibat pembakaran hutan sudah ditindak aparat kepolisian.

“Sebagian besar tuntutan mahasiswa sudah diakomodir. Melalui forum diskusi dan dialog, mahasiswa dapat menyampaikan ide, masukan ataupun kritik terhadap poin-poin yang dianggap belum mencapai titik temu. Dialektika ide sangat penting dalam dunia akademis,” kata dia.

Saat ini, ia telah menjadwalkan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi untuk membuka pintu-pintu dialog dengan masyarakat.

Menristekdikti Nasir meminta pimpinan perguruan tinggi untuk menjaga penyaluran aspirasi mahasiswa sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.