Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menjadi acuan kebijakan pemerintah dan institusi terkait lainnya, termasuk data tentang kemiskinan, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Lampung Andi Surya.

Menurut Andi yang juga doktor di bidang ilmu ekonomi, dalam kunjungan dan pertemuan dengan pimpinan dan pejabat struktural di BPS Lampung, Bandarlampung, Kamis (4/8), berdasarkan acuan data BPS tersebut, semua pihak dapat menggunakannya agar bisa berbuat lebih baik lagi ke depan.

"Data BPS signifikan dan menjadi acuan di Provinsi Lampung," ujar dia lagi.

Menurut dia, Lampung setiap tahun mengalami peningkatan dana transfer ke daerah. Namun, tingkat kemiskinan tidak lebih baik.

Informasi yang didapatkan dari BPS, survei yang berkenaan dengan angka kemiskinan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dari data yang didapatkan, angka kemiskinan selalu mengalami penurunan. Akan tetapi, turunnya landai.

Salah satu poin yang dapat diambil, menurut Andi, adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini harus memacu sektor industri.

"Secara parsial, infrastruktur sangat bagus, puskesmas dan SD ada di setiap desa. Akan tetapi, tidak ada korelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan individu yang ada di Lampung secara umum," ujarnya lagi.

Angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 mencapai 14,29 persen. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2015), angka kemiskinan Lampung mengalami penaikan 0,76 poin dari 13,53 persen.

Menurut Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum S. kepada Andi Surya, jajarannya memiliki 70 pegawai dengan lima kepala bidang dan seorang kepala bagian.

Yeane menyampaikan ada tiga sensus yang dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, yaitu sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus penduduk.

Terkait dengan survei, kata dia, ada beberapa survei yang dilakukan oleh lembaganya, di antaranya survei sosial ekonomi nasional (Maret dan September). Survei ini dapat menghitung angka kemiskinan.

Berikutnya, survei tenaga kerja (Februari dan Agustus), survei industri besar dan sedang (baik bulanan, triwulan, dan tahunan).

Terkait dengan data yang diperoleh, beberapa hal yang dilakukan BPS, menurut Yeane, sosialisasi yang terjadwal dan merilis data yang telah diperoleh.

"Setiap bulan ada dua kali rilis yang menghadirkan juga instansi terkait pengguna data. Setelah dirilis, data yang ada dapat digunakan untuk ditindaklanjuti oleh berbagai pihak," ujar dia pula. (Ant)