#PUTUSAN

Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa 900 personel gabungan diterjunkan saat unjuk rasa tolak revisi Undang-undang Pilkada di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...

Kapolresta Bandarlampung menyampaikan bahwa aksi massa tolak revisi Undang-undang (UU) Pilkada di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung berjalan damai. "Tentu kami ...

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami mengapresiasi kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Provinsi Lampung untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) telah menyetorkan uang Rp3,4 miliar ke kas negara yang berasal dari lelang barang rampasan ...

Konsolidasi Aliansi Lampung menggugat yang dilakukan oleh 43 lembaga yang ada di provinsi ini menghasilkan empat poin yang akan dibawa ke Depan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Jumat (23/8). ...

Himpunan Mahasiswa Isalam(HMI) Badan KoordinasSumatera Bagian Selatan (Badko Sumbagsel) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024, dan putusan MK No. ...

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai cuitan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan, membantu mendinginkan ...

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. ...

DPR RI dan pemerintah menepis tudingan telah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan partai politik untuk mengusung calon pada pilkada melalui revisi Undang-Undang ...

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir oleh badan legislatif maupun eksekutif. ...