
Rycko Menoza minta pemerintah beri dispensasi harga gas bagi UMKM

Kami berharap ada kebijakan khusus, minimal diberikan jeda waktu atau dispensasi bagi pelaku UMKM yang bergantung pada penggunaan LPG,
Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza SZP meminta Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk memberikan kelonggaran atau dispensasi khusus bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyusul kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.
Rycko menilai kenaikan harga LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg telah mulai berdampak signifikan terhadap biaya operasional para pelaku usaha di daerah.
"Kami berharap ada kebijakan khusus, minimal diberikan jeda waktu atau dispensasi bagi pelaku UMKM yang bergantung pada penggunaan LPG," ujar Rycko Menoza di Bandar Lampung.
Ia mengakui bahwa tantangan ekonomi global saat ini sangat dinamis, terutama dipicu oleh ketegangan konflik di Timur Tengah. Gangguan pada jalur logistik internasional, seperti di Selat Hormuz, diakui menjadi faktor utama yang berimbas pada kenaikan harga energi nasional.
Meski demikian, Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha kecil harus tetap menjadi prioritas pemerintah agar roda ekonomi di tingkat akar rumput tidak terhenti.
"Jika penyesuaian harga memang tidak bisa dihindari karena kondisi global, maka kementerian harus memberikan insentif tambahan di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada selama ini," tegasnya.
Menurut Rycko, langkah mitigasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjamin keberlangsungan usaha UMKM, khususnya di Provinsi Lampung, di tengah fluktuasi harga energi dunia.
Ia berharap aspirasi ini dapat segera dikaji oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi nasional pascapandemi dan di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pewarta : Emir Fajar Saputra
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
