Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memastikan harga beras di pasaran dalam kondisi terkendali dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.
Hal tersebut disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, usai melakukan monitoring harga beras premium bersama tim gabungan TPID, di Pasar Inpres Kalianda pada Selasa.
"Alhamdulillah, dari hasil pemantauan, harga sudah mulai turun. Artinya, imbauan kita dipatuhi. Produsen pun menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi ke pedagang lama,” kata dia.
Menurut dia, pemantauan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus merespons hasil pemantauan sebelumnya pada 16 Agustus, harga beras premium tembus Rp16.000 per kilogram.
Ia menyebutkan angka tersebut jauh di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp14.900 per kilogram. Namun, kata dia, sidak dilakukan bukan hanya untuk mengontrol harga, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pedagang dan masyarakat.
"Intinya surat imbauan yang kami keluarkan itu baik, untuk menjaga keseimbangan harga. Kami tidak ingin pedagang rugi, tapi masyarakat juga harus terlindungi. Karena itu, Pemkab juga akan menyampaikan imbauan langsung ke pabrik dan produsen," ujarnya.
Menurut dia, hasil pemantauan juga menunjukkan adanya penurunan harga pada beberapa merek beras premium.
Sebagai contoh, beras merek Ratu Koki kini turun menjadi Rp14.400 per kilogram, bahkan untuk kemasan 25 kilogram mencapai Rp14.300 per kilogram.
Meski begitu, ia mengakui masih ada perbedaan harga di sejumlah kios. Hal itu dinilai wajar karena perbedaan stok dan proses distribusi. Oleh karena itu, Dulkahar menegaskan pemantauan akan terus dilakukan agar harga sesuai HET.
"Kami sudah keliling di beberapa toko beras di Pasar Inpres Kalianda, memang masih ditemukan harga yang bervariasi. Tapi kita terus upayakan agar semua pedagang bisa menjual sesuai HET. Tujuannya supaya pedagang tetap maju usahanya dan masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada pedagang, melainkan juga menyasar produsen dan distributor. Pemkab berencana memperluas imbauan kepada produsen yang belum tersentuh agar ikut menurunkan harga.
“Harapan saya mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga sesuai aturan,” ucap dia.
Baca juga: Warga Lamsel bentangkan bendera Merah Putih 80 meter untuk rayakan HUT RI
Baca juga: Pemkab Lamsel upacara HUT RI di titik nol Sumatera dari Jawa
Baca juga: Bulog Lamsel pastikan beras bantuan pangan berkualitas baik
