Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bakal mengundang kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mencari solusi untuk mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri.
"Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya," kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno ditemui di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah bertugas untuk memfasilitasi para investor dari proses awal mengajukan penanaman modal hingga akhir pembuatan fasilitas produksi.
Oleh karena itu, apabila terjadi hambatan dalam proses investasi, pihaknya menjamin akan mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.
"Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM, itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," kata dia pula.
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/).
Menurut dia, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia pula.
Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.
