Selama 2023, KKP amankan 269 kapal pelaku IUU fishing

Foto Arsip - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah), Dirjen PSDKP Laksda TNI Adin Nurawaluddin (kanan), Gubernur Kepri Ansar Ahmad (kiri) dan Direktur PT Palindo Marine Shipyard Hermanto (kedua kanan) meresmikan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan kelas II KP Barakuda 01 dan KP Barakuda 02 di PT Palindo Marine Shipyard, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/12/20223). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt

Hal tersebut bukti komitmen KKP untuk dapat menjaga SDA hayati RI dengan strategi pengawasan berbasis teknologi melalui integrated surveillance system, ujarnya

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksamana Muda Adin Nurawaluddin mengungkapkan, sepanjang 2023 pihaknya telah mengamankan sebanyak 269 kapal ikan pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUU fishing).

“Sebanyak 269 kapal ikan pelaku IUU fishing diamankan oleh Ditjen PSDKP KKP sepanjang tahun 2023," ujar Adin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, dari total itu sebanyak 252 kapal di antaranya merupakan kapal ikan Indonesia (KII), dan 17 kapal ikan asing (KIA).

Adapun dominasi penangkapan kapal ikan tersebut dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI (WPPNRI) di WPPNRI 713 sebanyak 44 kapal, WPPNRI 711 sebanyak 34 kapal, dan WPPNRI 718 sebanyak 32 kapal.

“Hal tersebut bukti komitmen KKP untuk dapat menjaga SDA hayati RI dengan strategi pengawasan berbasis teknologi melalui integrated surveillance system,” ujarnya.

Terdapat Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) sebanyak 1.345 yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu mengungkap praktik-praktik IUU fishing di Indonesia.

Adapun capaian PSDKP, kata dia, tak hanya pengawasan di lautan saya melainkan dilakukan juga di daratan dengan hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan terhadap 2.519 pelaku usaha dari target 2.442.

Pemeriksaan kapal perikanan juga dilakukan terhadap 1.626 kapal, pengawasan unit pengolahan ikan sebanyak 265 unit pengolahan ikan (UPI), pengawasan distribusi hasil perikanan sebanyak 264 UPI.

Pengawasan pembudidayaan ikan sebanyak 364 unit usaha, sementara pengawasan distribusi hasil perikanan sepanjang 2023 tercatat 318 serta 10 perusahaan importir yang diperiksa dengan sembilan perusahaan disegel, karena mendistribusikan hasil perikanan tak sesuai peruntukan.