Airlangga tegaskan tidak ada provinsi luar Jawa-Bali berstatus PPKM 3 dan 4

id menko airlangga,ppkm luar jawa bali,airlangga hartarto,inmendagri nomor 66,ppkm natal

Airlangga tegaskan tidak ada provinsi luar Jawa-Bali berstatus PPKM 3 dan 4

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar BNI Market Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (09/12/2021). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Terkait dengan (PPKM) Level 1 ada di 248 kabupaten/kota, kata  Airlangga Hartarto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tidak ada wilayah tingkat provinsi di luar Jawa-Bali yang berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3.

"Untuk 27 provinsi luar Jawa-Bali, di level provinsi tidak ada (PPKM) Level 4, demikian juga Level 3. Sementara, 21 provinsi di berada di PPKM Level 2, dan enam provinsi berada di PPKM Level 1," kata Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM luar Jawa-Bali, dalam keterangan pers daring usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Jakarta, Senin.

Kemudian di tingkat kabupaten/kota, terdapat tiga kabupaten/kota yang berada pada PPKM Level 3 yakni Sumba Tengah, Bangka, dan Teluk Bintuni. Sedangkan PPKM 4 di tingkat kabupaten/kota nihil.

Baca juga: Presiden Jokowi akan resmikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun Selasa

"Terkait dengan (PPKM) Level 1 ada di 248 kabupaten/kota,” kata  Airlangga Hartarto.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengantisipasi adanya peningkatan penularan COVID-19 pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

Pada Inmendagri 66/2021 itu diatur bahwa pelaku perjalanan adalah individu yang telah melaksanakan dua kali vaksin COVID-19.

Kemudian saat perayaan Natal dan Tahun Baru, jam operasional tempat-tempat terbuka dan tempat umum dibatasi sampai pukul 22.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen, serta diwajibkan untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Hoaks KIPI masih jadi alasan masyarakat takut vaksinasi

Terkait vaksinasi COVID-19, Menko Perekonomian melaporkan terdapat beberapa provinsi yang persentase vaksinasi dosis pertama masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.

“Ini arahan Bapak Presiden untuk terus didorong (vaksinasi),” katanya.

Pemerintah juga masih memfinalisasi untuk mekanisme pelaksanaan vaksin booster, atau vaksin dosis ketiga.

“Arahan Bapak Presiden ini terus untuk dipersiapkan kapan tersedia dan juga tempat-tempatnya, tempat pelayanan untuk vaksin booster. Nanti akan kami detailkan kembali,” ujar  Airlangga.