Penjabat Bupati Pesisir Barat hadiri vicon tentang RUU Cipta Kerja

id lampung, pesisir barat,UU Cipta Kerja

Penjabat Bupati Pesisir Barat hadiri vicon tentang RUU Cipta Kerja

Penjabat Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra menghadiri acara vicon tentang RUU Cipta Kerja di ruang kerjanya. (ANTARA/HO)

RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas

Lampung (ANTARA) - Penjabat Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra menghadiri acara video conference (vicon) tentang RUU Cipta Kerja di ruang kerjanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja.

Beberapa ketentuan RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.

Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.

Secara keseluruhan RUU yang disusun dengan metode Omnibus Law itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, dari sebelumnya 15 bab dengan 185 pasal.

Secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 daftar inventarisir masalah (DIM) yang terdampak RUU tersebut.
Baca juga: Naskah final UU Cipta Kerja akhirnya sampai di Istana, diantar Sekjen DPR
Baca juga: Belum bernomor, UU Omnibus Law Cipta Kerja digugat ke MK

Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar