Mexico City (ANTARA) - Program pemerintah Meksiko untuk melindungi jurnalis dan aktivis kekurangan dana dan tidak dapat menjamin keselamatan di tengah meluasnya impunitas dan ancaman, kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (UNHCR) di Meksiko, Senin.
Sedikitnya 11 wartawan dan 13 aktivis HAM terbunuh sejauh tahun ini, menurut kelompok PBB tersebut. Angka itu hampir melampaui jumlah tahun lalu dan menunjukkan jumlah kematian tersebut dapat mencapai rekor pada 2019.
Kepala UNHCR, Jan Jarab, menuturkan "komitmen politik" Meksiko tentang perlindungan jurnalis dan aktivis HAM terbukti menjadi tantangan di berbagai kalangan.
Kekhawatiran itu menimbulkan pertanyaan soal seberapa besar Presiden Andres Manuel Lopez Obrador melihat isu tersebut sebagai prioritas. Jumlah total pembunuhan di Meksiko juga terus naik, menggarisbawahi skala tugas yang dihadapi presiden.
Sangat sedikit kasus yang berujung pada vonis atau bahkan penangkapan. Lebih dari setengah tersangka teridentifikasi oleh program sebagai pejabat publik.
Kelompok HAM menyebutkan pejabat yang mengancam jurnalis dan aktivis kerap berupaya menyembunyikan korupsi mereka dan melindungi kepentingan pribadinya.
"Meksiko kurang memiliki pengakuan yang cukup untuk pekerjaan pembela HAM dan jurnalis," kata Jarab saat konferensi pers, di mana ia memaparkan laporan UNHCR setebal 410 halaman, yang berpendapat bahwa impunitas di Meksiko merupakan alasan utama untuk program tersebut.
"Otoritas perlu mengecam semua agresi secara terbuka," kata dia.
Sumber: Reuters
PBB desak perlindungan lebih terhadap jurnalis dan aktivis HAM di Meksiko
Seorang perempuan memfoto foto wartawan yang dibunuh selama demonstrasi protes pembunuhan terhadap wartawan, Anabel Flores di luar gedung pemerintahan Veracruz di Mexico City, beberapa waktu lalu. (REUTERS/Edgard Garrido )
Sedikitnya 11 wartawan dan 13 aktivis HAM terbunuh sejauh tahun ini di Meksiko
