Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan kasus kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).
Novanto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Selain Novanto, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yaitu mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.
Untuk diketahui, tiga saksi tersebut merupakan narapidana perkara korupsi KTP-e. Ketiganya saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung.
KPK baru saja menahan Markus Nari pada 1 April 2019 pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017.
KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP-e.
Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.
Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.
Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita Terkait
22 saksi diperiksa polisi atas tewasnya remaja saat perang sarung di Kalianda
Rabu, 20 Maret 2024 13:41 Wib
KPU Lampung sebut saksi pasangan calon 01 dan 03 tidak tanda tangan BA
Jumat, 8 Maret 2024 20:36 Wib
Bawaslu Lampung kaji keberatan saksi parpol di pleno
Jumat, 8 Maret 2024 5:21 Wib
Polisi periksa 11 saksi atas tewasnya santri di Ponpes Miftahul Huda
Senin, 4 Maret 2024 19:44 Wib
KPU Bandarlampung: Sanggahan saksi parpol tak terkait rekap suara
Minggu, 3 Maret 2024 22:37 Wib
Rekapitulasi suara tingkat Bandarlampung diwarnai interupsi saksi
Minggu, 3 Maret 2024 21:26 Wib
Aiman hadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN
Kamis, 22 Februari 2024 11:25 Wib
Bupati Seluma Bengkulu jadi saksi di sidang kasus korupsi belanja BPBD
Senin, 12 Februari 2024 19:12 Wib