Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Dalam kurun waktu tiga tahun era kepemimpinan
Gubernur Muhammad Ridho Ficardo (kini nonaktif karena mencalon lagi dalam Pilgub 2018), Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam penanganan konflik sosial.
Penghargaan
yang diraih oleh Pemprov Lampung ini untuk ketiga kalinya di bawah kepemimpinan M Ridho Ficardo meraih
prestasi sebagai provinsi terbaik tingkat nasional dalam penanganan
konflik sosial.
Kali ini, penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
H Wiranto SH, didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan diterima Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 2018, di Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).
.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan sudah selayaknya kepala daerah lain mencontoh keberhasilan Provinsi Lampung.
"Kita adalah Indonesia satu kesatuan. Semua potensi rawan konflik harus segera dituntaskan oleh kepala daerah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kepala daerah di seluruh Indonesia perlu mencontoh Lampung yang mampu meraih juara pertama dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah," ujar Wiranto.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi antarlembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif, sangat penting dalam merespons bahaya kerusuhan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat Indonesia.
"Indonesia ini harus kita jaga bersama-sama, Indonesia ini milik kita, harus tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoaks dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras.
Menurut Wiranto langkah itu dilakukan demi kepentingan bersama. "Bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras dan tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama, agar masyarakat lebih tenteram, tenang, damai, sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan yang bermanfaat untuk banyak orang," kata Wiranto.
Apalagi saat ini akan berlangsung pilkada, sehingga harus dijaga dengan damai dan tertib serta terhindar dari konflik kesukuan dan konflik mengatasnamakan agama.
Penghargaan bagi Provinsi Lampung itu pertama kali diraih pada tahun 2016, kemudian tahun 2017 dan kali ini awal tahun 2018.
Penghargaan ini diberikan antara lain karena Gubernur Lampung Ridho Ficardo (kini nonaktif) bersama jajaran dinilai telah berhasil mengajak seluruh masyarakat dan para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat Lampung untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas yang kondusif, yakni dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Sang Bumi Rua Jurai ini.
Sementara itu, Ketua
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung Ir Ketut
Pasek, secara terpisah menyatakan, tiga tahun
berturut-turut Provinsi Lampung memperoleh penghargaan penanganan
konflik terbaik tingkat nasional ini merupakan hasil kerja keras
Pemprov Lampung beserta seluruh masyarakat daerah ini.
"Kita
sama-sama warga Lampung, sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan
dan menyejahterakan Provinsi Lampung. Tiga tahun berturut-turut kita
mendapatkan penghargaan penanganan konflik sosial terbaik se-Indonesia.
Tidak lain dan tidak bukan ini yang harus dijaga oleh seluruh warga
masyarakat," ujar Ketut Pasek.
Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kementerian
Dalam Negeri kepada Pemprov Lampung melalui Gubernur Lampung, karena dinilai telah berhasil
membentuk dan menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di
Provinsi Lampung. Tim tersebut telah
berkoordinasi bersama secara baik dengan komponen di daerah baik
TNI/Polri, BIN, dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah,
menanggulangi, dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi
Lampung. (Rilis bb)
