BKKBN Lampung diminta berperan dalam pembangunan

Jumat, 17 Juni 2016 04:51 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi (ist)

...Pembangunan yang kita lakukan selama ini akan kurang bermakna jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali, kata Arinal...

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung diminta berkontribusi dalam menyukseskan agenda pembangunan yang sedang berjalan di daerah itu.

"Pembangunan yang kita lakukan selama ini akan kurang bermakna jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi di Bandarlampung, Kamis.

Karena itu, pihaknya menaruh perhatian penting kepada BKKBN sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga, sekaligus memadukan berbagai program terkait sebagai implementasi guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Selain itu, ia juga mengimbau agar Program Kampung KB yang disinergikan dengan Program Gerakan membangun Desa Saburai di Provinsi Lampung diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dapat meningkatnya kualitas hidup masayakat di Kampung KB.

Di sisi lain menurutnya, dengan telah dilakukannya penandatanganan MoU antara perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan mitra kerja tentang Pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diharapkan dapat lebih meningkatkan capaian program KB.

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung Surya Chanda Surapaty mengatakan bahwa Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan program KKBPK agar dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Menurut dia kegiatan program KKBPK yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh jajaran BKKBN saja.

"BKKBN sangat memerlukan bantuan, dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, para mitra kerja serta pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah," jelasnya. (Ant)