Menuju Desa Digital di Lampung

Sabtu, 23 April 2016 23:59 WIB

Menkominfo Rudiantara (berdiri paling kanan), didampingi Gubernur Lampung dan Rektor IBI darmajaya, saat meninjau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Kampus IBI Darmajaya Lampung. (FOTO: ANTARA Lampung/Ist-Dok IBI Darmajaya)

Upaya itu demi mendukung semangat Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa agar juga segera mencapai kemajuan dan pada akhirnya dapat memajukan Indonesia secara keseluruhan.

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Era digital telah merambah ke mana-mana di seluruh dunia secara global. Mau tidak mau bangsa Indonesia harus pula menyiapkan diri memasuki era digital hingga ke pelosok desa-desa termasuk di Provinsi Lampung.

Tidak hanya pemerintah yang bergerak untuk menjangkau perwujudan desa digital itu, tetapi juga kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas profesional, kalangan kampus, dan pihak swasta juga turut berperan di dalamnya.

Rifky Indrawan salah satu pegiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang juga penggerak Jaringan Radio Komunitas (JRK) di Lampung mengaku sudah keluar masuk desa di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung untuk mengenalkan internet kepada masyarakat setempat.

Komunitas dan para sukarelawan yang dibangun bersamanya guna mendorong warga desa mendapatkan pengetahuan praktis tentang dunia digital sehingga bisa menampilkan dan mempromosikan desa mereka dalam portal (web) desa.

"Mudah-mudahan upaya ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa sehingga tidak terus menjadi terbelakang lagi dalam hal informasi dan komunikasi yang tujuan akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Upaya serupa dilakukan pengurus Rumah Kolaborasi (Ruko) Lampung Supriyanto bersama tim yang juga mengaku telah keluar masuk kawasan perkampungan di Lampung, tiada lain juga untuk mengenalkan era digital dan kemampuan praktis internet kepada kalangan masyarakat, khususnya kaum remaja dan generasi mudanya.

"Selain portal desa, kami juga berusaha menularkan kemampuan praktis jurnalisme warga dan kemampuan menulis, menggunakan kamera dan video untuk mengangkat dan mempromosikan keunggulan desa masing-masing, termasuk mengangkat permasalahan desa mereka masing-masing agar segera mendapatkan solusinya," katanya.

Tujuan berbagai upaya dari banyak kalangan masyarakat itu tidak lain untuk memajukan desa dan masyarakatnya agar tidak terus ketinggalan informasi dan lancar berkomunikasi pada era digital yang telah mengglobal saat ini.

Berkaitan upaya itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat berkunjung ke Provinsi Lampung, Kamis sampai dengan Jumat (21 s.d. 22/4), antara lain untuk mendukung dan menguatkan penguasaan TIK di kalangan masyarakat perdesaan di Lampung.

Menkominfo mengatakan bahwa pemanfaatan internet di desa membutuhkan sebanyak 74.000 sukarelawan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Sukarelawan itu tergantung pada kesukarelaan masyarakat itu sendiri. Saat ini ada sekitar 10.000 orang, dan idealnya satu desa terdapat satu sukarelawan TIK," kata Rudiantara usai Seminar Pemanfaatan Teknologi Informasi Elektronifikasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Daya Saing Desa di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Jumat (22/4).

Rudiantara menyatakan perkembangan masyarakat digital di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan internet tergolong cukup maju. Saat ini, menurut dia, terdapat 74.000 desa di seluruh Indonesia dengan 26 persen di antaranya masuk dalam kategori tertinggal.

"Sebanyak 11 persen di antara desa tertinggal itu telah memiliki akses telekomunikasi yang sudah baik," katanya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para sukarelawan TIK itu harus independen dan fokus pada pendidikan serta edukasi pemanfaatan teknologi tersebut.

Pihaknya tengah menjalankan Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman.

Desa broadband terpadu adalah desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat.

Progam tersebut diperuntukkan pada desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan mayarakat setempat sehari-hari.

Saat ini, telah dibangun portal aplikasi perdesaan yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan pengembang aplikasi lokal yang dapat diakses pada http://sidepi.info.

Menkominfo juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya di Lampung, untuk dapat cerdas memanfaatkan e-government

"Fungsi dan tujuan e-government antara lain untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif," ujar Rudiantara yang dalam kunjungan ke Lampung juga melakukan kunjungan kerja di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya Bandarlampung itu pula.

Menurut dia, e-government mempermudah komunikasi, baik antara pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan bisnis, maupun pemerintah dan masyarakat.

Rudiantara mengungkapkan salah satu wujud e-government yang tengah gencar dikembangkan, yakni web desa yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kemajuan pemerintahan desa serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya juga mengapresiakan IBI Darmajaya serta sukarelawan TIK Lampung yang ikut berperan serta, berkontribusi dalam mengembangkan web desa di pelosok daerah yang membutuhkan di Provinsi Lampung. Saya juga mengajak kaum muda, khususnya mahasiswa Lampung, untuk aktif dalam mengembangkan kemampuan teknologi informasi dengan kreatif, inovatif, dan bijak," katanya.

Menkominfo juga mengunjungi Information Access Center (IAC) IBI Darmajaya untuk melihat sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki dari hibah Pemerintah Korea Selatan tersebut.

Rudiantara juga melantik sukarelawan TIK Lampung secara simbolis dengan pemasangan pin, dan mendengarkan pemaparan mengenai web desa melalui Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Darmajaya oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Dr. Abdul Aziz, S.T., M.T.

Abdul Aziz menuturkan bahwa PKPM merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki IBI Darmajaya. Sejak 2009 digulirkan, program tersebut telah menghasilkan puluhan web desa yang dibuat oleh mahasiswa PKPM.

"Melalui PKPM, mahasiswa tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga menyalurkan ilmu mereka. Mahasiswa membantu aparat desa dalam membuat web desa. Mereka mengajak masyarakat mengembangkan potensi desa, memberikan pelatihan kewirausahaan UMKM serta komputer bagi masyarakat," katanya pula.

Bangun Interkonektivitas
Pemerintah pusat terus meningkatkan sektor pembangunan interkonektivitas seluruh daerah.

Pada tanggal 1 Januari 2019 ditargetkan semua ibu kota kabupaten dan kota berjumlah 514 wilayah dapat terhubung dengan infrastruktur fiber optik.

Menurut Menkominfo Rudiantara dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/4), pemerintah akan berkoordinasi dengan para operator telekomunikasi, terutama PT Telkom untuk membangun infrastruktur broadband ini.

Rudiantara menyebutkan bahwa pemerintah telah mendapatkan informasi mengenai ibu kota dan kabupaten yang belum terjangkau oleh infrastruktur operator karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis.

Ia menegaskan bahwa kawasan seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti di Natuna, daerah yang merupakan kawasan strategis dari sisi geopolitik bagi negara tapi secara bisnis tidak feasible.

"Siapa pun yang membangun infrastruktur fiber optik di sana tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjaman," katanya lagi.

Menkominfo juga mengumumkan bahwa dua dari tiga paket Palapa Ring, yaitu Paket Barat dan Paket Tengah, telah ditandatangani. Paket Barat Palapa Ring menjangkau Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sementara Paket Tengah menjangkau Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

"Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 triliun," katanya lagi.

Paket Timur Palapa Ring yang mencakup Provinsi NTT dan Maluku dengan total nilai Rp12,04 triliun.

Namun, hingga kini pembangunan infrastruktur Palapa Ring masih menemui masalah teknis.

Oleh karena itu, katanya pula, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pembangunan infrastruktur fiber optik di wilayah Papua akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan jalan di sana. Dia memperkirakan, proyek ini akan selesai tahun 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Sumarju Saini menyambut positif langkah pemerintah tersebut.

"Itu bagus karena memang semua harus cepat dan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi semua bisa mungkin untuk dilakukan dengan serbacepat, praktis, dan efisien," katanya pula.

Mantan Rektor IBI Darmajaya Andi Desfiandi, S.E., M.A. menyambut baik upaya pemerintah pusat dan Pemprov Lampung untuk terus mendorong penerapan TIK di daerah ini hingga ke pelosok desa dengan pengembangan desa broadband.

Ia berharap program itu didukung semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Lampung memiliki 225 kecamatan dengan 2.643 desa/kelurahan.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat desa, yakni masalah sumber daya manusia, sehingga Pemprov Lampung melakukan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa itu.

Gubernur Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.

Program itu, lanjut dia, dapat membuka akses dan pengetahuan tata kelola desa dengan baik. "Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM di desa untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penggunaan dana desa, dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya," ujar Ridho pula.

Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa penetrasi TIK, terutama internet, untuk menjangkau desa-desa terus diupayakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk memperluas daya jangkau fiber optic/broadband yang terbagi dalam tiga wilayah, yakni barat, tengah, dan timur.

Menurut dia, dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 400 kabupaten dan kota yang terhubung fiber optik dengan mayoritas berada di wilayah barat.

"Wilayah tengah dan timur yang masih jarang terjangkau ini terkait dengan dana dan kemauan operator. Sumatra hampir seluruhnya sudah, termasuk Lampung walaupun mungkin beberapa wilayah kapasitas broadbandnya tidak tinggi," kata Rudiantara lagi.

Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkominfo menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan tersambung fiber optik pada tanggal 1 Januari 2019.

Upaya itu demi mendukung semangat Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa agar juga segera mencapai kemajuan dan pada akhirnya dapat memajukan Indonesia secara keseluruhan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.