Prancis lancarakan serangan udara

Senin, 28 September 2015 08:40 WIB

Paris (Antara/AFP) - Prancis pada Minggu melancarkan serangan-serangan udara pertamanya terhadap kelompok Negara Islam (IS) di Suriah sementara Rusia mengatakan pihaknya sedang mencari "kerangka terkoordinasi" untuk memerangi para pejihad.

Presiden Francois Hollande mengatakan enam pesawat tempur Prancis telah dikerahkan dalam operasi penyerangan ke sebuah kamp pelatihan IS di dekata kota timur Deir Ezzor. Ia juga mengatakan bahwa lebih banyak serangan udara akan dilakukan pada pekan-pekan mendatang.

Aksi itu digelar pada malam menjelang berlangsungnya sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, tempat Suriah kembali menjadi sorotan setelah perang brutal selama empat tahun --yang telah menyebabkan ratusan ribu orang mengungsikan diri ke Eropa.

Presiden Vladimir Putin direncanakan pada Senin mengungkapkan sebuah rencana penyelesaian konflik setelah negaranya meningkatkan keberadaan militer di Suriah dan mengambil peranan memimpin upaya penyelesaian politik.

"Kami telah mengajukan permintaan untuk bekerja sama dengan negara-negara di kawasan. Kami sedang berupaya membuat semacam kerangka terkoordinasi," kata Putin dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS.

Irak mengatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Rusia, Iran dan Suriah untuk membentuk sebuah unit di Baghdad guna berbagi informasi intelijen tentang IS.

Prancis, sejak September 2014, telah menjadi bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat yang mengebomi target-target IS di Irak dan telah melancarkan 215 dari 4.500 serangan di wilayah itu, demikian menurut catatan Prancis dan AS.

Namun hingga kini, Prancis membatasi aksi serangan udaranya ke arah kelompok garis keras di wilayah Irak.

Dalam pengumuman awal bulan ini, Paris merujuk pada aksi mempertahankan diri sebagai alasan untuk memperluas kebijakannya terhadap Suriah.

Penerjemah : Tia Mutiasari

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.