Perjuangan Itu Belum Selesai

Minggu, 16 Agustus 2015 21:08 WIB

Jakarta (ANTARA Lampung) - Memasuki tujuh dasawarsa kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan masalah yang makin kompleks dan menuntut kerja keras semua pihak untuk berkontribusi dalam mengatasinya.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh para bapak bangsa, kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jembatan emas menuju bangsa yang maju dan sejahtera.

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang tahunan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat (14/8), menegaskan bahwa saat ini sebetulnya bangsa Indonesia tetap melakukan perjuangan dan menghadapi peperangan. Namun, bukan peperangan fisik seperti yang dilakoni oleh generasi pejuang kemerdekaan, melainkan peperangan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan perdamaian dunia.

"Sebagai negara berdaulat, kita harus menyadari bahwa sejatinya kita saat ini sedang 'perang'. Bukan perang fisik seperti yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan, melainkan perang untuk memenangi perdamaian, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat yang bahagia," kata Presiden.

Joko Widodo menekankan, "Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya lembaga-lembaga negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing. Secara bersama-sama kita perkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Trisakti harus menjadi strategi utama dalam membendung upaya-upaya bangsa lain untuk merongrong kedaulatan, kesejahteraan, dan karakter bangsa Indonesia."

Presiden Jokowi melihat dengan modal sosial dan ekonomi yang dimiliki, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera sebenarnya terbuka lebar. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kreatif, kelas menengah yang makin besar, sistem politik yang demokratis, masyarakat Muslim yang moderat, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto sekitar 10 ribu triliun rupiah.

"Dengan kerja keras, optimisme, dan mengubah sikap konsumtif menjadi produktif, kita akan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia. Percepatan untuk menjadi negara adil dan makmur tersebut, tentu dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, sangat ditentukan oleh kinerja dan kekompakan lembaga-lembaga negara," katanya.

Kekompakan tersebut, kata Presiden, juga akan memperkuat sistem presidensial sehingga pemerintahan menjadi stabil. Dengan demikian, pemerintah akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bagi Presiden, kemerdekaan harus dimaknai sebagai dengan sebuah upaya yang takkenal henti untuk terus bekerja dan bekerja memperbaiki kondisi yang ada sekaligus menapaki mimpi bersama untuk kemudian diwujudkan.

"Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah SWT yang diberikan kepada bangsa Indonesia dan itu juga berkat pengorbanan dari para pahlawan. Alhamdulillah saat ini kalau kita lihat stabilitas politik baik, stabilitas ekonomi cukup baik dibandingkan negara lain, stabilitas keamanan juga baik, artinya sebetulnya sekarang adalah momentum untuk memulai kerja besar kita dalam membangun Indonesia karena kita sadar kita mempunyai penduduk 250 juta dengan dua pertiga wilayah kita adalah air dan ada lebih dari 17.000 pulau, ini manajemen pengelolaannya memang tidak mudah, ada tantangan yang kita hadapi," kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara khusus dengan Kantor Berita Antara, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia terkait dengan peringatan 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (12/8).

Keberlangsungan sebuah bangsa, dalam pandangan Presiden, juga ditentukan oleh bagaimana bangsa itu memastikan anak-anak dan generasi mudanya dididik dan siap memegang tanggung jawab masa depan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini saja tidak sederhana, selain sejumlah hal yang perlu dibenahi di dalam negeri, seiring dengan makin terkoneksinya berbagai bidang secara global maka tantangan yang dihadapi juga lebih kompleks.

"Itulah saya mengangkat ayo kerja karena bangsa ini tanpa kerja keras akan sangat berat menghadapi tantangan kompetisi antarnegara. Yang kita hadapi sekarang ini bukan antarorang atau antarkota, sudah antarnegara sehingga yang diperlukan ke depan adalah sumber daya manusia, SDM, ya, anak-anak kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi, demikian biasa disapa akrab oleh rakyat, memiliki pandangan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi dan cocok dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan juga anak-anak.

Dengan menciptakan sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter dan potensi bangsa, hasil dari pendidikan itu pun dapat maksimal.

Pandangan mengenai pentingnya pendidikan juga disampaikan mantan Wakil Presiden Boediono dalam wawancara khusus dengan Antara, pekan lalu.

Boediono mengatakan bahwa aspek pendidikan dan kesehatan merupakan dua kunci dari pembentukan manusia unggul sehingga kedua aspek itu sudah harus diprogramkan terpadu sejak kecil.

"Membentuk manusia yang unggul memang kuncinya dua, pendidikan dan kesehatan. (Keduanya) itu harus terpadu jangan sepotong-potong," katanya dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (6/8), terkait dengan 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut dia, kedua program tersebut harus terintegrasi sejak dini karena yang dibangun adalah kapasitas fisik atau jasmani dengan rohani.

Boediono mencontohkan bila ada orang yang fisiknya bagus, tidak diisi dengan pendidikan yang betul, isi orang tersebut juga kosong.

"Sejak kecil harus ada program yang diarahkan anak-anak kita bertahap mulai dari lahir, PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Kalau diarahkan sejak perguruan tinggi itu, sudah terlambat," katanya.

Tokoh bangsa kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943 itu juga mengingatkan tentang kondisi "stunting" atau terhambatnya pertumbuhan yang melanda relatif banyak anak.

Hal yang lebih parah, kata dia, bila "stunting" tidak hanya terjadi pada jasmani, tetapi juga "stunting" rohani, yaitu orang yang sehat tetapi kemampuan akal dan mentalnya tidak berkembang secara optimal.

Sementara itu, mantan Wapres Hamzah Has, juga dalam wawancara khususnya dengan Antara, pekan lalu, menilai pemerintah harus dapat mengarahkan pendidikan di Tanah Air untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri.

"Coba kalau semua pendidikan itu diarahkan untuk bagaimana mampu mengelola sumber daya alam kita," katanya saat menerima LKBN Antara di Jakarta, Selasa (11/8), dalam wawancara khusus terkait dengan 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan, semuanya dapat dikelola secara mandiri oleh bangsa Indonesia.

Menurut Hamzah, masih tertinggalnya dua parameter tersebut dibandingkan dengan negara tetangga lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, antara lain karena pembangunan kurang memperhatikan aspek pembinaan sumber daya manusia (SDM).

"Mengapa sampai terjadi karena kita dalam pembangunan dulu hanya membangun fisik tidak membangun sumber daya manusianya. Ini yang kita ketinggalan," katanya.

Ia menyesalkan pendidikan di Tanah Air baru benar-benar diprioritaskan seperti dari segi anggaran (20 persen dari anggaran seperti dalam UUD 1945) sejak zaman reformasi.

Selain itu, kata dia, bidang pendidikan yang kurang menjadi prioritas itu juga menyebabkan hal itu menjadi mahal bagi sebagian warga sehingga pendidikan seakan-akan hanya untuk orang mampu atau kaya saja.

Kerja, Kerja, dan Kerja
"Pekerjaan kita ini masih sangat banyak, tetapi sekali lagi pembangunan itu akan baik, pertumbuhan ekonomi akan baik, kuncinya stabilitas. Baik stabilitas keamanan tadi sudah saya sampaikan, stabilitas politik, ini penting secara makro," kata Presiden Joko Widodo.

Selain stabilitas, pertumbuhan infrastruktur yang akan menopang perekonomian nasional juga patut mendapat perhatian utama. Bercermin dari negara-negara yang memiliki perekonomian kuat, infrastruktur yang andal dan memadai menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, bahkan juga negara tetangga Singapura.

"Infrastruktur itu penting sekali, baik berupa jalan tol, pelabuhan, kereta api, maupun laut kita yang mengoneksikan antarpelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain, pulau yang satu dengan pulau yang lain, sehingga ke depan, biaya transportasi bisa ditekan semurah-murahnya, biaya logistik akan ikut turun, akhir barang ke masyarakat jatuhnya akan lebih murah. Inilah pekerjaan besar kita menyiapkan infrastruktur agar nantinya imbasnya pada transportasi murah, biaya logistik murah, dan akhirnya harga barang menjadi murah," kata Presiden.

Selain infrastruktur yang menopang ekonomi, Presiden Joko Widodo juga melihat infrastruktur terkait dengan perbatasan juga perlu mendapat prioritas. Selama ini masih sering berlaku paradigma wilayah perbatasan merupakan halaman belakang, padahal banyak negara maju di dunia justru menempatkan perbatasan sebagai halaman depan dan beranda sebagai pintu masuk sekaligus etalase negara.

Tak sekadar pembangunan sarana fisik, lebih jauh Presiden malah menilai titik pemahaman yang paling penting dari pembenahan infrastruktur perbatasan adalah pembangunan bangsa dan karakter bangsa.

Bagi Jokowi, dengan kondisi perbatasan yang takkalah baiknya dengan perbatasan negara tetangga, akan mendorong kebanggaan masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan atas status kebangsaannya.

Kerja besar lainnya yang menanti perwujudan hasilnya adalah mengupayakan kembali Indonesia dapat mandiri secara pangan. Ketika pada dekade 1980-an Indonesia dikenal dengan negara yang mampu swasembada beras, kini Indonesia dikenal juga sebagai negara pengimpor produk-produk pangan yang kemudian ironis bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia serta luasnya lahan-lahan pertanian.

"Sekarang ini kalau pangan, sekian tahun yang banyak justru impor. Oleh sebab itu, kita baru konsentrasi dalam 3--4 tahun mendatang untuk menyelesaikan komoditas pangan yang impor. Beras, saya kira satu dua tahun ini harus berani setop impor. Kita harus bisa produksi sendiri dan saya sudah berikan tugas dalam dua tahun ini harus rampung," kata Presiden.

Tak berhenti pada komoditas beras, lebih jauh Presiden ingin momentum 70 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia digunakan sebagai pijakan kerja keras pembenahan perkebunan gula, jagung, sorgum (gandum), dan aneka hasil pangan serta pertanian lainnya.

Presiden mengaku sedih ketika melihat kenyataan bahwa Indonesia yang memiliki potensi sentra-sentra pertanian produk, seperti cabai dan bawang, pun harus tetap mengimpor.

"Hal yang kecil-kecil ini kan kita impor semuanya, cabai impor, bawang impor, setop-setop sudah. Kita harus mulai menanam sendiri, memproduksi sendiri, dan kita pakai, kalau sisa baru kita arahkan ekspor, saya kira ke depan kita harus menguasai komoditas pangan kita, bisa mencukupi, swasembada sendiri di dalam negeri, sisanya semua masuk ke pasar ekspor," tegas Kepala Negara.

Ia berkeyakinan dengan pengelolaan manajemen yang detail dan benar serta pengawasan yang detail dan benar, petani siap untuk melakukan kerja besar di bidang pertanian yang mengait ke pangan ini.

"Saya meyakini petani kita siap, ini tinggal masalah manajemen di lapangan yang betul-betul detail diikuti dan detail dilakukan, kemudian juga masalah air. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ini akan dibangun 49 waduk yang 15 di antaranya akan dibangun pada tahun ini. Kemarin saya cek di Raknamo sudah kelihatan sekali waduk, memang masih dua tahun lagi selesai, di lokasi progres dan perkembangan berjalan dengan baik," kata Jokowi.

Kemandirian pangan juga bisa ditopang dengan pengembangan sektor maritim Indonesia. Dengan negara yang luas wilayah lautnya bisa dikatakan terbesar di Asia, Indonesia seharusnya juga menumpukkan pembangunan di sektor maritim atau kelautan.

Keberhasilan mengelola sektor maritim bisa memberikan kontribusi pada kemandirian pangan melalui konsumsi ikan tanpa harus impor dari negara lain dan juga secara umum pada perekonomian nasional.

"Sejak awal kita memang sudah terlalu lama memunggungi samudra, tidak pernah memberi perhatian pada laut kita, padahal seperti yang saya sampaikan dua pertiga wilayah Indonesia adalah air. Ini kekeliruannya ada di situ, ini potensi besar. Oleh sebab itu, kita ingin memulai untuk memberikan perhatian pada laut kita dengan dimulai pembangunan fisik pelabuhan, membangun industri galangan kapal karena koneksi antarpulau itu dengan kapal. Kemudian, juga pendidikan maritim, ini perlu karena menyiapkan sumber daya manusia juga sangat diperlukan," kata Presiden.

Tidak hanya itu, perbaikan di sektor maritim juga termasuk di dalamnya menjaga kekayaan alam dari kegiatan penangkapan ikan ilegal.

"Kalau yang namanya 'illegal fishing', pencurian ikan itu sudah kriminal. Yang tidak mungkin kita biarkan, 7.000 kapal setiap hari mondar-mandir di perairan kita dan bertahun-tahun kita biarkan. Kalau saya begitu dilantik, saya bilang setop kalau 7.000 setop, masih sulit setop, perintah saya tegas kepada Bu Susi, tenggelamkan meski saya ulangi sampai tiga kali. Tapi memang... keberanian seperti inilah yang kita inginkan sehingga kedaulatan perairan kita betul-betul dihormati oleh negara lain. Yang kedua, memang kekayaan sumber daya laut kita ini memang sangat besar sekali," katanya.

Presiden mengungkapkan, "Dari laporan yang diberikan kepada saya dari Kementerian Kelautan, Rp300 triliun setiap tahun hilang karena ikan dicuri maka harus dihentikan. Kita kemudian harus membangun industri perikanan kita sendiri. Artinya, setelah nelayan mendapatkan ikan, stok banyak ditaruh di mana? Siapkan 'cold storage' untuk pendingin."

Lebih lanjut Presiden mengatakan, "Kemudian, kalau sudah berarti kita harus memasarkan, artinya ada yang memasarkan itu ke negara lain yang membutuhkan baik tuna dan ikan lainnya, ini ada peluang yang bisa kita masuki untuk bidang perikanan."

Masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan. Kendati demikian, menurut Presiden, optimisme itu selalu harus dinyalakan dan dipelihara. Sebuah bangsa besar tentu dapat menyelesaikan pekerjaan besar mereka dengan ketekunan, disiplin, dan kerja keras.

Bagi Presiden Jokowi, kemerdekaan yang telah diperoleh melalui sebuah perjuangan besar harus dilanjutkan dengan sebuah kerja yang besar pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.